klikduakali.id – Isu pengadaan 21 ribu motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Video yang menampilkan deretan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu berbagai spekulasi publik terkait penggunaan anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan penjelasan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum memperoleh informasi lengkap terkait rencana pengadaan tersebut, dan berjanji akan melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan dapat cek lagi,” katanya, Selasa, 7 April 2026.
Purbaya juga mengingatkan bahwa usulan pengadaan kendaraan operasional dan perangkat pendukung seperti komputer sebenarnya sudah pernah diajukan pada tahun sebelumnya. Namun, proposal tersebut tidak mendapatkan persetujuan.
Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran untuk program MBG tetap melalui mekanisme seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan skala prioritas penggunaan dana negara.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa alokasi anggaran program MBG seharusnya difokuskan pada tujuan utama, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Ia menilai kebutuhan operasional seperti kendaraan sebaiknya tidak menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya,” ucapnya.
Menurutnya, pihak mitra yang terlibat dalam program MBG memiliki ruang keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri, termasuk pengadaan kendaraan.
Penjelasan Badan Gizi Nasional
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut memberikan klarifikasi terkait keberadaan motor listrik tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan itu memang telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Motor-motor tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugas di lapangan, khususnya dalam mendukung distribusi dan pengawasan program MBG.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan.
Namun demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini kendaraan tersebut belum didistribusikan kepada pihak terkait. Proses administrasi masih berlangsung, termasuk pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum digunakan secara resmi.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Ramainya isu ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran negara, khususnya dalam program strategis seperti MBG. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan informasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Ke depan, kejelasan terkait mekanisme pengadaan, distribusi, hingga urgensi kebutuhan operasional diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi publik yang lebih komprehensif, sehingga setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. (Red. SA)
