Polemik Musprov PMI Jabar Memanas, Jusuf Kalla Bekukan Pengurus dan Perintahkan Musprov Ulang

klikduakali.id – Konflik internal Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat semakin memanas setelah Pengurus Pusat (PP) PMI mengambil langkah tegas dengan membekukan kepengurusan periode 2021–2026. Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PP PMI, M. Jusuf Kalla, pada 24 Oktober 2026 itu sekaligus membuka jalan bagi penyelenggaraan ulang Musyawarah Provinsi (Musprov) XVIII PMI Jawa Barat.

Pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 117/KEP/PP.PMI/X/2026. Langkah ini diambil setelah pelaksanaan Musprov pada 22 Oktober 2026 diwarnai penolakan sejumlah PMI kabupaten/kota dan perbedaan pandangan mengenai tata kelola organisasi.

Di tengah situasi tersebut, Irjen Pol (Purn.) Adang Rochyana diumumkan kembali terpilih sebagai Ketua PMI Jawa Barat periode 2026–2031 melalui mekanisme aklamasi. Namun, hasil tersebut menjadi sorotan lantaran PP PMI sebelumnya memutuskan tidak menghadiri Musprov dan menyatakan forum belum kondusif untuk dilanjutkan.

PP PMI Temukan Dugaan Pelanggaran Aturan Organisasi

Dalam keputusan pembekuan, PP PMI mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam pengelolaan organisasi PMI Jawa Barat.

Sejumlah persoalan yang disorot mencakup penerbitan peraturan organisasi terkait mekanisme Musprov dan musyawarah kabupaten/kota, pemberhentian pengurus PMI kabupaten/kota, serta pelaksanaan Musprov tanpa keterlibatan dan kehadiran Pengurus Pusat PMI.

PP PMI menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme organisasi agar penyelenggaraan musyawarah di tingkat provinsi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan pembekuan ini menjadi tindak lanjut atas polemik yang berkembang menjelang hingga berlangsungnya Musprov XVIII PMI Jawa Barat.

Ketidakhadiran PP PMI Jadi Titik Krusial

Sebelum keputusan pembekuan diterbitkan, Ketua Bidang Organisasi PP PMI, Sudirman Said, menyatakan tidak akan menghadiri Musprov pada 22 Oktober 2026. Keputusan itu diambil karena situasi dinilai tidak kondusif untuk melanjutkan agenda organisasi.

Penolakan dari sejumlah PMI kabupaten/kota terhadap kebijakan menjelang Musprov turut menjadi pertimbangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat jalannya forum secara tertib.

“Kami menyimpulkan bahwa suasana hari ini tidak cukup kondusif untuk menyelenggarakan Musprov, kami memutuskan tidak hadir,” ujar Sudirman Said.

Meski perwakilan PP PMI tidak hadir, proses Musprov tetap menjadi perhatian setelah Adang Rochyana diumumkan terpilih kembali secara aklamasi untuk masa jabatan 2026–2031.

Perbedaan situasi antara keputusan tidak menghadiri Musprov dan pengumuman hasil pemilihan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai status serta pengakuan organisasi terhadap hasil forum.

Pelayanan Kemanusiaan Jadi Perhatian

Polemik kepengurusan PMI Jawa Barat kini memasuki tahap penentuan. Di satu sisi, persoalan legitimasi hasil Musprov perlu diselesaikan berdasarkan aturan organisasi. Di sisi lain, keberlangsungan pelayanan kemanusiaan tidak boleh terdampak oleh konflik internal.

PMI memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pelayanan donor darah, penanganan bencana, pertolongan pertama, dan kegiatan sosial lainnya. Karena itu, kepastian kepemimpinan dan koordinasi organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Musprov ulang diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan perbedaan, memulihkan koordinasi antarpengurus, serta memastikan tata kelola PMI Jawa Barat kembali berjalan sesuai ketentuan.

Hingga persoalan tersebut terselesaikan, perhatian publik akan tertuju pada pelaksanaan mandat PP PMI dan proses pembentukan kepengurusan yang memiliki legitimasi organisasi. (Redaksi : klikduakali-IN)