Bandara Riyadh Ditutup hingga 17 Oktober, Kemenlu Pantau Keselamatan 37.494 WNI

klikduakali.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Riyadh, Arab Saudi, menyusul penutupan sementara Bandara Internasional King Khalid hingga 17 Oktober 2026. Pemerintah memastikan sebanyak 37.494 WNI yang tercatat berada di wilayah Riyadh dalam kondisi aman berdasarkan laporan hingga Rabu (14/10/2026).

Kemlu menyatakan belum menerima laporan mengenai WNI yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka akibat rangkaian serangan yang berdampak pada operasional bandara tersebut. Pemantauan terus dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan dan memastikan kebutuhan perlindungan warga tetap diperhatikan.

Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi terus dilakukan guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Kemlu, sekitar 581.000 WNI berada di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.494 orang tercatat berada di Riyadh, sehingga perkembangan situasi di ibu kota Arab Saudi menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Di tengah situasi keamanan yang masih berkembang, Kemlu mengingatkan WNI agar meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kawasan yang berpotensi terdampak, terutama di sekitar Bandara Internasional King Khalid.

Warga Indonesia juga diminta membatasi perjalanan yang tidak mendesak serta mematuhi arahan keamanan dari otoritas Arab Saudi. Imbauan ini ditujukan untuk mengurangi risiko selama situasi belum sepenuhnya kondusif.

Bagi WNI yang memiliki rencana penerbangan dari atau menuju Riyadh, Kemlu meminta agar informasi jadwal dan status penerbangan dikonfirmasi langsung kepada maskapai. Penutupan bandara berpotensi memengaruhi jadwal keberangkatan, kedatangan, maupun penerbangan lanjutan.

Selain itu, WNI diminta mengikuti informasi resmi pemerintah Arab Saudi dan pengumuman KBRI Riyadh. Masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang keliru.

Kemlu memastikan pelayanan bagi WNI tetap berlangsung melalui KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Kedua perwakilan tersebut terus memberikan layanan kekonsuleran dan perlindungan bagi warga Indonesia yang membutuhkan bantuan.

WNI yang menghadapi keadaan darurat atau memerlukan informasi dapat menghubungi saluran berikut:

Hotline KBRI Riyadh: +966 569173990
Hotline KJRI Jeddah: +966 503609667

Kemlu mengimbau WNI menyimpan nomor kontak tersebut dan menggunakannya sesuai kebutuhan, terutama apabila menghadapi kendala perjalanan atau membutuhkan bantuan selama situasi keamanan berlangsung.

Bandara Internasional King Khalid dijadwalkan tetap ditutup sementara hingga Sabtu (17/10/2026). Kebijakan ini menyusul rangkaian serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi dan berdampak pada aktivitas penerbangan di Riyadh.

Reuters melaporkan pada Selasa (13/10/2026) bahwa sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul perkembangan keamanan tersebut. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyebut penghentian operasional sementara diperlukan untuk menyelesaikan prosedur yang berkaitan dengan keselamatan dan kesiapan operasional bandara.

Pada Senin malam (12/10/2026), kelompok Houthi menyatakan telah melancarkan serangan rudal balistik ke arah bandara. Sebelumnya, Arab Saudi juga mengumumkan keberhasilan mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang mengarah ke Riyadh.

Situasi tersebut membuat kepastian informasi penerbangan dan kepatuhan terhadap imbauan keamanan menjadi semakin penting, khususnya bagi WNI yang tinggal, bekerja, maupun sedang melakukan perjalanan di Arab Saudi.

Kemlu mengingatkan seluruh WNI agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta menjadikan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan Indonesia sebagai rujukan utama. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi guna memastikan keselamatan warga Indonesia tetap menjadi prioritas di tengah ketidakpastian keamanan dan operasional penerbangan. (Redaksi : klikduakali-IN)