Encep Sugiana Soroti Kesiapan 86 Rumah Sakit, Fasilitas dan Anggaran Perlu Diperkuat

klikduakali.id – Keterlibatan 86 rumah sakit dalam skema perlindungan kesehatan masyarakat di Jawa Barat perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan yang memadai. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, agar masyarakat kurang mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis tanpa terkendala persoalan biaya.

Encep mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan puluhan rumah sakit untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun skema jaminan kesehatan lainnya.

“Pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi program ini, karena koordinasi itu menjadi penting. Terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Jawa Barat, khususnya bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah,” ujar Encep.

Sebanyak 86 rumah sakit yang terlibat dalam skema tersebut terdiri atas tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 79 rumah sakit lainnya, termasuk rumah sakit rujukan serta swasta. Salah satu rumah sakit yang masuk dalam daftar tersebut adalah RSUD Subang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan bahwa pasien yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, asuransi, maupun jaminan kesehatan lainnya tetap dapat memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setingkat kelas III sesuai ketentuan program yang berlaku.

Encep menilai, perluasan akses pelayanan kesehatan tersebut harus disertai kesiapan setiap rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pasien. Ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, ruang perawatan, serta tenaga medis dan nonmedis menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, peningkatan jumlah pasien yang dilayani harus diikuti kemampuan rumah sakit dalam menyediakan pelayanan secara berkesinambungan. Tanpa dukungan fasilitas dan operasional yang memadai, pelaksanaan program berpotensi menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengalokasikan dukungan pembiayaan melalui APBD Provinsi Jawa Barat, APBD kabupaten/kota, maupun APBN. Dukungan lintas tingkat pemerintahan tersebut diperlukan untuk membantu rumah sakit memenuhi kebutuhan pelayanan, terutama bagi pasien yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas yang dimiliki masing-masing rumah sakit. Ini harus mendapatkan perhatian, baik dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, maupun APBN,” katanya.

Selain kesiapan fasilitas dan anggaran, Encep menyoroti pentingnya koordinasi antarrumah sakit dalam pelaksanaan sistem rujukan. Menurutnya, komunikasi yang baik antarpenyedia layanan kesehatan dapat membantu pasien memperoleh penanganan sesuai kondisi medis dan kemampuan fasilitas rumah sakit.

Ia menjelaskan, ketika suatu rumah sakit tidak memiliki kapasitas untuk menampung atau menangani pasien, proses rujukan ke rumah sakit lain perlu berjalan dengan lancar. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas di satu tempat tidak menjadi penghambat bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

“Ketika ada pasien yang tidak bisa ditampung atau dilayani oleh rumah sakit tertentu, pasien bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang sudah memiliki komunikasi dan koordinasi. Ini akan memudahkan proses rujukan,” tuturnya.

Encep berharap keterlibatan 86 rumah sakit tersebut dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Ia menegaskan, kesiapan fasilitas, kepastian dukungan pembiayaan, serta koordinasi sistem rujukan perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan.

Dengan dukungan yang memadai, skema perlindungan kesehatan masyarakat diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan biaya dan memudahkan pasien memperoleh penanganan medis secara tepat waktu. (Redaksi : klikduakali-IN)