klikduakali.id – Kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, di empat titik wilayah menjadi cerminan kuat masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah provinsi. Berbagai aspirasi yang muncul tidak hanya bersifat usulan, tetapi juga menunjukkan adanya kekosongan layanan di sejumlah sektor penting.
Salah satu isu paling menonjol adalah terhentinya program hibah dan bantuan sosial pada 2025 hingga 2026. Kondisi ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, terutama dalam pembangunan sarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan pesantren yang selama ini banyak bergantung pada dukungan dana pemerintah.
“Masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan agar bantuan hibah dan bantuan sosial itu digulirkan kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujar Encep.
Di sektor pendidikan, berhentinya program Bantuan Pendidikan Menengah Universal juga memunculkan kekhawatiran baru. Sekolah swasta yang selama ini menjadi penopang akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah kini menghadapi tekanan operasional. Tanpa dukungan tambahan, keberlangsungan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dinilai bisa terancam.
“Sekolah-sekolah swasta sangat berharap tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah terkait biaya operasional pendidikan,” katanya.
Persoalan semakin kompleks di bidang kesehatan. Pencoretan peserta BPJS PBI membuat sebagian warga kehilangan jaminan layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit kronis. Aspirasi terkait penerapan Universal Health Coverage di seluruh daerah Jawa Barat pun mencuat sebagai harapan untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata.
“Masyarakat berharap program Universal Health Coverage bisa dilaksanakan di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat sehingga seluruh masyarakat bisa tercover,” ujarnya.
Selain itu, isu hunian layak dan infrastruktur dasar juga menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan. Program rumah tidak layak huni dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, sementara kondisi jalan desa dan penerangan lingkungan menjadi indikator bahwa pembangunan di tingkat lokal masih memerlukan perhatian lebih serius.
“Penerangan jalan desa dan juga perbaikan jalan lingkungan menjadi tuntutan masyarakat agar konektivitas wilayah bisa lebih baik,” jelasnya.
Dari berbagai aspirasi tersebut, terlihat bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan program baru, tetapi juga keberlanjutan kebijakan yang sudah terbukti membantu.
“Karena itu saya sangat mensupport pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka ruang bagi kegiatan pemberian hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat,” pungkas Encep. (Redaksi : klikduakali-IN)
