Klikduakali.id – Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyatukan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dengan menggunakan anggaran lebih dari Rp15 miliar, menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati budaya.
Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), Aji Bimarsono menilai proyek yang mencakup pembangunan tugu atau monumen tersebut cenderung menjadi ekspresi narsisme kekuasaan dan mengabaikan tradisi intelektual yang menyejarah di Bandung.
“Bandung itu memiliki warisan budaya sebagai kota intelek. Kita ini negara demokrasi, yang berarti harus ada ruang berbicara dan landasan ilmiah dalam setiap kebijakan publik. Jangan sampai keinginan tertentu dari pimpinan daerah, justru ‘mengempeskan’ ruang demokrasi dan intelektualitas tersebut. Pemerintah seharusnya memfasilitasi para ahli dan masyarakat untuk berdiskusi, bukan justru mendominasi melalui pernyataan fisik yang bisa merusak karakter kawasan,” ujar Aji.
Aji juga menyayangkan anggaran Rp15 miliar dipakai untuk sesuatu yang sama sekali tidak mendesak. Alih-alih membangun tugu yang fungsinya belum jelas, Aji menilai, lebih baik pemerintah berinvestasi pada pemajuan kebudayaan yang bersifat mendasar, seperti revolusi budaya untuk memberantas korupsi atau peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
“Uang Rp15 miliar itu kalau dipakai untuk membuat seminar atau forum kebudayaan di seluruh daerah di Jawa Barat, akan jauh lebih bermanfaat bagi pencerdasan bangsa. Kita punya masalah besar seperti budaya korupsi yang sudah mengakar, kenapa energi dan anggaran tidak dialokasikan ke sana?” tutur Aji.
Aji mengingatkan, seorang pimpinan daerah seharusnya fokus mengurusi hal-hal yang sifatnya mencerdaskan bangsa, bukan sibuk membangun simbol-simbol fisik yang tidak ada fungsinya.
“Pemimpin itu tugasnya mencerdaskan rakyat, bukan sekadar membuat kemasan politik melalui simbol-simbol fisik. Jangan sampai atas nama budaya, kita malah membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak ada gunanya dan justru berpotensi menciptakan masalah baru seperti kemacetan,” ujarnya.
KDM: Biar Tidak Macet Kalau Ada Demo
Gubenur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan di balik integrasi dua kawasan ikonik tersebut adalah membebaskan Jalan Diponegoro dari kemacetan kronis, khususnya ketika gelombang aksi massa tengah berlangsung.
Saat diwawancarai awak media pada Rabu, 15 April 2026, ia memaparkan bahwa meskipun demonstrasi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi, penutupan jalan yang menyertainya sering kali melumpuhkan lalu lintas Kota Bandung secara parah.
Sebagai solusinya, arus kendaraan dari arah Gedung Sate nantinya akan dialihkan memutar menuju Jalan Surapati tepat di depan Hotel Pullman, sebelum kemudian diarahkan berbelok ke kanan.
Kendati demikian, Dedi menegaskan bahwa kebebasan warga untuk menyuarakan pendapat tetap diprioritaskan dan dihormati sepenuhnya. Hanya saja, melalui penataan ruang yang lebih matang ini, ia berharap kepentingan publik yang lebih luas tidak perlu lagi dikorbankan demi kelancaran kegiatan unjuk rasa. (Redaksi : klikduakali-AZ)
