Klikduakali.id – Rencana pembatasan subsidi BBM bagi kelompok masyarakat desil 10 mulai dikaji pemerintah. Selain bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran subsidi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan efisiensi terhadap anggaran negara.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penerapan pembatasan subsidi bagi kelompok desil 10 berpeluang menghemat anggaran hingga 10 persen. Perhitungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menata kembali penyaluran subsidi energi.
“Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu. Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah,” kata Purbaya usai Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Upaya efisiensi subsidi menjadi penting karena sektor energi menyerap anggaran APBN 2026 dalam jumlah besar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara:
- Porsi Subsidi Energi: Dialokasikan sebesar Rp210,1 triliun atau menyerap 65,87 persen dari total anggaran subsidi APBN 2026 (Rp318,9 triliun).
- Total Anggaran Ketahanan Energi: Mencapai Rp381,3 triliun jika memperhitungkan alokasi kompensasi.
Keterangan Purbaya mengisyaratkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap rencana pembatasan subsidi BBM. Untuk tahap awal, pengujian akan difokuskan pada kelompok desil 10, berbeda dari rencana sebelumnya yang mencakup desil 9 dan 10. Sementara itu, angka penghematan masih akan ditentukan berdasarkan formula dan mekanisme teknis yang sedang dibahas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skema pembatasan Pertalite berbasis desil hingga kini masih dibahas secara intensif. Ia menegaskan, belum ada perubahan aturan distribusi sehingga masyarakat masih dapat membeli BBM bersubsidi sesuai regulasi yang berlaku saat ini.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan. Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tegas Bahlil, Rabu (19/8/2026).
Sebelum regulasi baru diterbitkan, distribusi Pertalite masih berjalan dengan ketentuan kuota yang berlaku saat ini. Pembelian untuk kendaraan roda empat dibatasi maksimal 50 liter per hari, sementara bus dan truk memiliki kuota hingga 200 liter per hari. (Redaksi : klikduakali-TH)
