Pabrik BYD Subang Didemo Warga, FMSB Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

klikduakali.id – Pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang menjadi sasaran aksi demontrasi warga pada Rabu (28/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendesak adanya dialog terbuka antara perusahaan, pemerintahan daerah, serta masyarakat untuk membahas akses pekerjaan bagi warga subang.

Pengamat sosial Subang, Megi Akbar Setiawan, yang turut hadir dalam aksi bersama Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), menegaskan bahwa kehadiran industri berskala besar semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama melalui terbukanya lapangan kerja.

Menurut Megi, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyediakan informasi lowongan. Diperlukan langkah konkret untuk memastikan masyarakat lokal memiliki kesempatan yang memadai dalam mengikuti proses rekrutmen, sekaligus meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap,” ujar Megi.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghadirkan aplikasi Nyari Gawe sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan. Namun, ia berharap upaya tersebut diikuti dengan kebijakan yang lebih terarah, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui informasi rekrutmen, tetapi juga memiliki akses terhadap peluang kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Subang.

Megi menilai, salah satu hal yang perlu dibahas bersama adalah kesesuaian antara kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dan kemampuan calon tenaga kerja lokal. Apabila masih terdapat kesenjangan kompetensi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan yang relevan.

“Kalau memang ada anggapan bahwa SDM warga Kabupaten Subang belum memenuhi kualifikasi, mari kita cari formulasi bersama. Pemerintah daerah melalui Disnaker dan DPRD, khususnya komisi yang membidangi ketenagakerjaan, perlu dilibatkan untuk membahas bagaimana kesiapan SDM kita bisa ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya, perkembangan industri kendaraan listrik juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan teknologi. Karena itu, pemetaan kebutuhan tenaga kerja perusahaan perlu dilakukan agar program pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan di daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja yang bergantung pada informasi lowongan, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing dalam proses rekrutmen.

Persoalan ini dinilai semakin penting mengingat setiap tahun Kabupaten Subang menghasilkan lulusan baru yang membutuhkan pekerjaan. Tidak semua lulusan memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga kesempatan memasuki dunia kerja menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Setiap tahun ada lulusan baru yang membutuhkan pekerjaan. Tidak semua anak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan kuliah. Karena itu, kesempatan bekerja menjadi sangat penting dan harus bisa diakses masyarakat yang memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Megi menyampaikan bahwa upaya membuka komunikasi langsung dengan pihak perusahaan dalam aksi tersebut belum membuahkan hasil. Ia mengaku mendapat informasi bahwa komunikasi mengenai persoalan tersebut diarahkan melalui pemerintah.

Situasi itu mendorong FMSB untuk membawa aspirasi masyarakat ke forum yang lebih formal. Megi berharap DPRD Kabupaten Subang dapat mengambil peran sebagai fasilitator dengan menggelar rapat dengar pendapat yang melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan masyarakat.

“Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Bagi Megi, forum tersebut penting agar persoalan penyerapan tenaga kerja lokal tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, melainkan menghasilkan langkah nyata yang dapat dievaluasi bersama. Pembahasan diharapkan mencakup keterbukaan informasi rekrutmen, pemetaan kebutuhan kompetensi, serta peluang peningkatan keterampilan bagi masyarakat Subang.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai diperlukan agar kebijakan ketenagakerjaan dapat menjawab kebutuhan industri sekaligus memperhatikan kondisi masyarakat di daerah.

Megi menegaskan bahwa aksi damai tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap investasi. FMSB, menurutnya, justru menginginkan pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kesempatan kerja yang lebih terbuka bagi warga lokal.

Selain menyoroti penyerapan tenaga kerja di pabrik BYD, Megi turut mengangkat persoalan perizinan PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) yang sebelumnya menjadi perhatian FMSB.

Dalam keterangannya, ia menyebut terdapat sejumlah hal terkait proses pengajuan perizinan perusahaan tersebut yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dari pemerintah dan instansi berwenang. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut pengawasan setelah adanya tindakan penyegelan yang disebut berlangsung pada 1 Oktober.

Menurut keterangan Megi, aktivitas perusahaan kembali berlangsung pada hari berikutnya. Ia meminta agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut atas tindakan yang telah dilakukan.

Selain itu, Megi menyinggung dugaan ketidaksesuaian antara pihak yang mengajukan permohonan perizinan dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. Ia menilai persoalan tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh dengan mengacu pada dokumen resmi dan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan sampai persoalan seperti ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun. Kalau ada dugaan ketidaksesuaian perizinan, harus diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai aturan,” demikian substansi kritik Megi dalam keterangannya.

Meski demikian, dugaan manipulasi maupun ketidaksesuaian perizinan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang. Penilaian terhadap persoalan itu perlu didasarkan pada dokumen, hasil pemeriksaan, serta fakta di lapangan agar tidak hanya bertumpu pada keterangan salah satu pihak.

Megi berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara transparan terhadap persoalan yang dipertanyakan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi dan tindak lanjut yang jelas diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Ia pun mengajak masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai dan melalui jalur yang sesuai dengan hukum. Sementara itu, perusahaan dan pemerintah diharapkan membuka ruang komunikasi agar persoalan ketenagakerjaan maupun perizinan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dibahas secara objektif dan tidak berlarut-larut. (Redaksi : klikduakali.id – SA)