klikduakali.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Meski telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah, DPR RI menilai kualitas tata kelola program unggulan pemerintah tersebut masih jauh dari kata ideal dan membutuhkan audit menyeluruh.
Komisi IX DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG, mulai dari penghentian sementara ribuan titik layanan hingga rendahnya jangkauan bagi kelompok yang paling membutuhkan bantuan gizi. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa program berskala nasional ini masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan keamanan pangan, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, hingga transparansi pengelolaan anggaran berjalan dengan baik.
Sorotan terbesar tertuju pada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat dihentikan operasionalnya. DPR menilai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan potensi masalah serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Dampak Adanya MBG
Tak hanya itu, DPR juga mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran program MBG tidak mengorbankan kualitas layanan. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, pengawasan dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui turut menjadi perhatian. DPR menilai kelompok yang memiliki risiko gizi paling tinggi justru harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Jika sasaran utama belum terlayani secara optimal, maka tujuan besar menekan angka stunting dikhawatirkan sulit tercapai.
Meski demikian, pemerintah mengklaim program MBG telah memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Sejumlah kajian disebut menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, hingga capaian akademik setelah program berjalan.
Dengan target penerima manfaat yang akan terus meningkat pada tahun mendatang, DPR meminta pemerintah tidak hanya fokus pada ekspansi program, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan pengawasan anggaran berjalan lebih ketat. Audit menyeluruh dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG benar-benar efektif dan tepat sasaran. (Redaksi : klikduakali-CA
