Klikduakali.id – Dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (13/6/2026), Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menyoroti pentingnya sektor pertanahan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pertanahan dan tata ruang yang efektif.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Ossy mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan, yakni sekitar 77 persen, sedangkan daratan hanya mencakup sekitar 23 persen atau setara 189 juta hektare. Dari luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare masih berstatus kawasan hutan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN masih menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di daerah perbatasan dan kawasan yang beririsan dengan wilayah hutan.
Jika seluruh bidang tanah pada Areal Penggunaan Lain (APL) berhasil dipetakan, pemerintah akan memiliki sistem data pertanahan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Dalam pemaparannya di hadapan mahasiswa UMJ, Ossy menegaskan bahwa proses pemetaan tidak berhenti pada pendataan wilayah saja, tetapi dilanjutkan dengan integrasi data.
Pemetaan tersebut menjadi dasar pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang tengah didorong pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih penggunaan ruang yang sering berujung pada konflik agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
(Redaksi : klikduakali-TH)
