Badan Gizi Nasional Ungkap Alasan di Balik Anggaran Rp113 Miliar Jasa EO MBG

Klikduakali.id – Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang digunakan dalam sejumlah kegiatan lembaganya.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun sistem kerja yang lebih profesional serta memastikan kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan Hindayana, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini masih berada di fase awal sebagai lembaga baru.

Pada tahap ini, berbagai aspek penting seperti struktur organisasi, sistem kerja, dan tata kelola operasional masih terus dikembangkan.

Situasi tersebut menyebabkan Badan Gizi Nasional (BGN) belum memiliki kapasitas internal yang sepenuhnya siap untuk mengelola kegiatan berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, kami masih dalam tahap membangun sistem dan sumber daya. Karena itu, belum semua kebutuhan kegiatan besar bisa ditangani sendiri,” ujar Dadan kepada awak media dikutip dari ANTARA pada Senin, 13 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan EO menjadi solusi agar kegiatan yang kompleks bisa berjalan lebih lancar dan tertata dengan baik.

Sejumlah agenda seperti kampanye publik, sosialisasi nasional, dan pelatihan teknis membutuhkan kemampuan manajerial serta teknis yang cukup kompleks. EO dinilai memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai untuk mengelola kegiatan tersebut.

“Penggunaan jasa EO merupakan langkah strategis agar kegiatan dapat terlaksana secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. Mereka memiliki kemampuan dalam mengelola acara, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko operasional,” jelasnya.

BGN Pakai EO, Dadan Ungkap Alasan Agar Lebih Mudah Diaudit

Baca Juga : Viral 21 Ribu Motor Listrik untuk Program MBG, Menkeu Purbaya Beri Klarifikasi dan Tegaskan Prioritas Anggaran

Selain membantu aspek teknis, EO juga dianggap berperan dalam mendukung pengelolaan administrasi serta keuangan.

Melalui keterlibatan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, serta pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur.

“Ini justru mempermudah proses audit dan pengawasan, karena seluruh kegiatan terdokumentasi dengan rapi dan sistematis,” tambah Dadan.

Ia menekankan bahwa kegiatan yang ditangani EO tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi publik mengenai isu gizi nasional.

Kegiatan tersebut juga mencakup bimbingan teknis bagi tenaga penjamah makanan untuk memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga melalui SDM yang terlatih.

Dari sisi efisiensi, Dadan menilai penggunaan EO merupakan pilihan yang lebih rasional dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu yang singkat.

Proses rekrutmen, pelatihan, dan pembentukan kapasitas organisasi membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara program harus segera dijalankan.

Namun demikian, Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan terbuka untuk diawasi. Ia juga menekankan komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap transparansi dan akuntabilitas.

“Setiap pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal,” tegasnya.

Pengadaan jasa EO tersebut melibatkan 31 perusahaan dengan nilai kontrak yang berbeda-beda, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah, dengan total anggaran sekitar Rp113 miliar. (Redaksi : klikduakali-TH)