Beasiswa Rp218 Miliar untuk Siswa Swasta, Pemprov Jabar Ubah Strategi Pemerataan Pendidikan

klikduakali.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun anggaran 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengalokasikan Rp218 miliar untuk program beasiswa siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga tidak mampu.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penyesuaian skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini dikenal sebagai bantuan operasional bagi sekolah swasta. Namun, KDM menegaskan bahwa BPMU tidak dihapus, melainkan diubah mekanisme penyalurannya agar lebih tepat sasaran.

“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” kata KDM, Selasa (3/2/2026).

Dari Bantuan Sekolah ke Beasiswa Siswa

Jika sebelumnya dana BPMU disalurkan langsung ke rekening sekolah swasta, pada masa kepemimpinan KDM bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa langsung kepada siswa tidak mampu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menanggung biaya pendidikan siswa, sehingga peserta didik dari keluarga miskin dapat bersekolah di sekolah swasta tanpa terbebani biaya.

“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta, digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KDM.

Tak hanya biaya pendidikan, Pemprov Jabar juga menanggung kebutuhan pendukung siswa, seperti seragam dan sepatu, guna memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar peserta didik.

Dorong Rasa Keadilan di Dunia Pendidikan

Menurut KDM, kebijakan beasiswa ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun keadilan sosial di bidang pendidikan. Ia menilai, latar belakang ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.

Langkah tersebut sekaligus menjadi solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, namun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Anggaran Beasiswa Dipastikan Aman di APBD 2026

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan bahwa anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta telah tercantum secara resmi dalam APBD 2026.

“Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp218 miliar. Fix di APBD Murni, bukan perubahan,” tegas Herman.

Kepastian anggaran tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran berbagai pihak terkait keberlanjutan dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan swasta.

DPRD Jabar: Beasiswa Disepakati, BPMU Tetap Perlu Dievaluasi

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan bahwa kebijakan beasiswa bagi siswa tidak mampu merupakan hasil kesepakatan bersama sebagai pengganti sementara BPMU.

“Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional untuk desil satu sampai empat. Satu anak akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD Jawa Barat menilai bahwa keberadaan BPMU masih dibutuhkan, terutama untuk menjaga stabilitas keuangan sekolah swasta.

“Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU. Itu perlu karena sebagian besar sekolah swasta dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Makanya kami akan dorong di tahun depan,” ucap Yomanius.

Arah Baru Kebijakan Pendidikan Jabar

Perubahan skema bantuan ini menandai arah baru kebijakan pendidikan di Jawa Barat, dengan fokus pada siswa sebagai penerima manfaat utama. Pemerintah berharap, program beasiswa ini mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan menengah yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan pengawasan legislatif, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah sambil terus mengevaluasi skema bantuan pendidikan yang paling efektif bagi sekolah swasta dan masyarakat Jawa Barat.