klikduakali.id — Polemik pengadaan semir sepatu senilai Rp 1,5 miliar membuka diskusi lebih luas tentang transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah, khususnya dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Publik mempertanyakan relevansi anggaran tersebut, sementara pemerintah menegaskan bahwa pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan program pendukung.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan tersebut bukan bagian langsung dari program MBG, melainkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia 2025.
“Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI,” ujarnya.
Program SPPI sendiri dirancang sebagai komponen pendukung dalam implementasi MBG di lapangan. Para peserta dipersiapkan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program, sehingga membutuhkan perlengkapan standar operasional, termasuk kebutuhan personal di lapangan.
Dadan menambahkan bahwa mekanisme pengadaan dilakukan melalui skema swakelola tipe II dengan melibatkan Universitas Pertahanan sebagai pelaksana teknis. Hal ini, menurutnya, telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 1,52 miliar, yang terdiri dari Rp 1,25 miliar untuk semir sepatu dan Rp 272 juta untuk sikat semir. Perlengkapan tersebut didistribusikan kepada 30.299 peserta SPPI sebagai bagian dari paket kelengkapan lapangan.
Meski secara administratif dinyatakan sesuai aturan, perhatian publik tetap tertuju pada aspek prioritas anggaran. Di tengah fokus pemerintah pada pemenuhan gizi masyarakat, muncul dorongan agar setiap pengeluaran benar-benar mencerminkan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung.
Pengamat kebijakan publik menilai, polemik ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan transparansi kepada masyarakat. Penjelasan yang terbuka dinilai dapat mencegah kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa seluruh komponen dalam program, termasuk pelatihan sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi di lapangan. Dengan demikian, pengadaan perlengkapan dianggap sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam mendukung efektivitas program.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa selain capaian program, aspek tata kelola anggaran kini menjadi perhatian utama publik, seiring meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana negara. (Redaksi : klikdukali-IN)
