Encep Sugiana Minta Pemda Serius Tangani HIV/AIDS, KPA Harus Didukung Anggaran

klikduakali.id – Anggota DPRD Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS. Ia meminta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat kabupaten dan kota dioptimalkan melalui dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta program edukasi yang berkelanjutan.

Menurut Encep, keberadaan KPA tidak cukup hanya secara kelembagaan, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata dan terukur. Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai penting agar upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV (ODHIV) dapat berjalan lebih efektif.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menggerakkan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kepala daerah sebagai ketua umum KPA dan sekretaris daerah sebagai ketua pelaksana diharapkan mampu memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai KPA ada, tetapi tidak berjalan maksimal karena keterbatasan SDM maupun anggaran. Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat harus memberikan perhatian terhadap keberadaan KPA, termasuk dukungan anggarannya,” ujar Encep.

Selain penguatan kelembagaan, Encep menilai edukasi publik perlu menjadi perhatian utama. Masyarakat harus memperoleh informasi yang benar mengenai cara penularan HIV, pentingnya pemeriksaan kesehatan, serta manfaat pengobatan antiretroviral (ARV).

Ia mendorong keterlibatan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, ulama, dan para ustaz untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pencegahan HIV/AIDS sekaligus meluruskan berbagai kesalahpahaman yang masih berkembang.

Encep menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau tenaga kesehatan. Keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada ODHIV agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan menjalani pengobatan secara teratur.

Menurutnya, stigma dan diskriminasi justru dapat menjadi penghambat dalam penanganan HIV/AIDS. Ketakutan terhadap penolakan sosial dapat membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan maupun mengakses layanan pengobatan. Karena itu, masyarakat perlu membangun lingkungan yang lebih terbuka, peduli, dan tidak menghakimi.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan menjalani terapi ARV. Pengobatan yang dilakukan secara teratur sesuai arahan tenaga kesehatan dapat menekan jumlah virus dalam tubuh dan membantu menjaga kualitas hidup pasien.

Pada orang dengan HIV yang berhasil mencapai kondisi virus tidak terdeteksi dan mempertahankannya melalui pengobatan, HIV tidak ditularkan melalui hubungan seksual. Prinsip tersebut dikenal sebagai Undetectable = Untransmittable (U=U).

Bagi Encep, penguatan layanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan dukungan psikologis dan sosial. Dengan demikian, ODHIV dapat menjalani pengobatan secara berkelanjutan tanpa dibayangi diskriminasi dari lingkungan sekitarnya.

Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian target Tri Zero pada 2030, yakni nol infeksi HIV baru, nol kematian terkait AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV.

“Penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keseriusan semua pihak. Pencegahan harus diperkuat, pengobatan harus dijalankan secara teratur, dan stigma terhadap penderita harus dihilangkan,” pungkasnya.

Encep berharap pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS. Dukungan terhadap KPA, perluasan edukasi, serta penghapusan stigma menjadi langkah penting untuk mewujudkan target Tri Zero di Jawa Barat pada 2030. (Redaksi : klikduakali-IN)