Sekda Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga Tingkat Desa

Klikduakali.id – Sekda Jabar Herman Suryatman menginstruksikan pembentukan tim pemburu anak tidak sekolah (ATS) hingga desa dan kelurahan. Jajaran pemerintah daerah diminta turun langsung mendata anak yang kehilangan akses pendidikan serta mengupayakan agar mereka kembali bersekolah.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat membutuhkan sinergi lintas sektor hingga tingkat pemerintahan terbawah. Herman Suryatman menegaskan, upaya tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, melainkan harus melibatkan seluruh jajaran pemerintahan.

“Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” kata Herman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (12/10/2026).

Menurut Herman, upaya mengatasi anak tidak sekolah harus dimulai dengan menelusuri persoalan yang membuat mereka tidak mengakses pendidikan. Pemerintah perlu memahami kondisi anak dan keluarganya sebelum menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk bersekolah.

Ia menyebutkan, terdapat beragam faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah, mulai dari keterbatasan ekonomi, tuntutan membantu pekerjaan orang tua, hingga kondisi disabilitas yang membutuhkan pendekatan khusus.

“Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam,” ujarnya.

Herman meyakini, banyak persoalan anak tidak sekolah dapat diselesaikan melalui pendekatan yang tepat dan solusi pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan keluarga.

Salah satu alternatif yang didorong ialah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, serta Paket C. Jalur tersebut dinilai dapat menjadi pilihan bagi anak-anak yang mengalami kendala mengikuti pendidikan formal.

Menurut Herman, upaya mengatasi anak tidak sekolah harus dimulai dengan menelusuri persoalan yang membuat mereka tidak mengakses pendidikan. Pemerintah perlu memahami kondisi anak dan keluarganya sebelum menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk bersekolah.

Selain itu, fleksibilitas waktu belajar, termasuk pada akhir pekan atau di luar jam kerja, dapat dipertimbangkan untuk membantu anak yang harus ikut bekerja atau memiliki keterbatasan waktu.

“Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia,” kata Herman.

Ia pun meminta kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota tidak sekadar mengandalkan data dan laporan administratif. Mereka harus turun ke lapangan, menemui keluarga, memahami persoalan sosial yang dihadapi, serta memastikan anak memperoleh akses pendidikan yang sesuai.

Untuk mempercepat penyelesaian kasus, Herman menyiapkan mekanisme eskalasi berjenjang. Apabila persoalan tidak dapat dituntaskan oleh pemerintah kabupaten/kota, laporan harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti langsung.

Jika upaya tersebut belum membuahkan hasil, Herman menyatakan siap turun tangan menemui keluarga yang bersangkutan.

“Kalau kepala dinas kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan, laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Kalau belum mampu juga, laporkan kepada saya. Saya akan turun langsung. Mana orang tua yang tidak mengizinkan, mana anak yang tidak mau sekolah? Tunjukkan datanya, saya akan turun,” tegasnya.

Herman menekankan, penanganan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Karena itu, seluruh aparatur terkait diminta berani memeriksa langsung kondisi masyarakat dan tidak menjadikan mekanisme birokrasi sebagai alasan untuk menunda penyelesaian persoalan.

Ia juga menyoroti pentingnya memahami kondisi keluarga dan psikologis masyarakat agar pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab akar permasalahan.

“Ini tugas konstitusi. Kepala dinas kabupaten/kota harus turun langsung, mengetahui kondisi keluarga dan psikologis masyarakat. Saya sebagai Sekda juga siap turun. Kalau gubernur saja bersedia turun untuk mengecek dan memfasilitasi penyelesaian masalah, masa kita di tingkat pelaksana tidak melakukan hal yang sama?” ujarnya.

Herman menekankan bahwa penanganan anak tidak sekolah di Jawa Barat harus berorientasi pada hasil. Karena itu, seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota diminta memastikan setiap kasus ditelusuri, keluarga mendapat pendampingan, dan anak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kondisinya.

Keberadaan tim hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan memudahkan pemerintah mengidentifikasi anak tidak sekolah secara lebih cepat dan akurat. Dengan penanganan yang terkoordinasi, anak-anak di Jawa Barat diharapkan mendapat pendampingan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan. (Redaksi : klikduakali-TH)