klikduakali.id – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia–ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Rusia. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk prioritas pemerintah untuk memusatkan perhatian pada sejumlah program dan agenda strategis yang saat ini sedang berjalan di dalam negeri.
Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menjelaskan bahwa Presiden memiliki pertimbangan khusus terkait fokus kerja pemerintahan. Menurutnya, terdapat berbagai persoalan dan program prioritas yang membutuhkan perhatian langsung dari kepala negara agar proses penyelesaiannya dapat berjalan lebih optimal.
“Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri, karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri,” ujar Prasetyo, Rabu (17/6/2026) seperti yang dikutip dari laman KOMPAS.tv.
Selain mempertimbangkan kebutuhan domestik, pemerintah juga menilai sejumlah pembahasan penting terkait kerja sama regional sebenarnya telah dilakukan dalam agenda pertemuan sebelumnya. Prasetyo menyebut Presiden Prabowo telah bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara ASEAN saat menghadiri agenda di Filipina beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis telah dibahas, termasuk upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia yang selama ini menjadi salah satu mitra penting dalam berbagai sektor kerja sama internasional.
“Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina, banyak juga yang sudah didiskusikan. Termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia,” kata Prasetyo.
Keputusan membatalkan kunjungan ke Rusia juga muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya. Berdasarkan data yang beredar di ruang publik, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan sedikitnya 54 kali perjalanan dinas ke luar negeri sejak dilantik pada Oktober 2024 hingga Mei 2026.
Jumlah tersebut kemudian menjadi bahan perbandingan dengan frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Perbandingan itu memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai efektivitas serta urgensi agenda diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga telah memberikan penjelasan terkait pembiayaan perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Ia menyampaikan bahwa apabila terdapat kelebihan biaya selama pelaksanaan kunjungan kenegaraan, maka pengeluaran tersebut tidak akan dibebankan kepada negara.
Langkah Presiden Prabowo yang memilih membatalkan kunjungan ke Rusia dinilai sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara agenda diplomasi internasional dan percepatan penyelesaian berbagai program prioritas nasional. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di dalam negeri tetap menjadi fokus utama di tengah padatnya agenda kerja sama internasional yang terus berkembang.
Ke depan, kebijakan ini dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah berupaya mengedepankan efektivitas kerja dengan menyesuaikan agenda luar negeri terhadap kebutuhan strategis yang sedang dihadapi Indonesia. (Redaksi : klikduakali – SA)
