Klikduakali.id – Pemprov Jawa Barat menargetkan seluruh anak di wilayahnya dapat mengenyam pendidikan pada 2029. Salah satu strategi yang disiapkan untuk mencapai target nol anak tidak sekolah (ATS) tersebut yakni melakukan transformasi pemerintahan, meliputi transformasi ASN, kelembagaan, dan manajemen kinerja.
Menurut Sekda Jabar Herman Suryatman, transformasi di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola Pemprov Jawa Barat. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung agenda pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi.
“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Herman mengatakan, Pemda Provinsi Jawa Barat akan mempercepat berbagai program untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS). Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mencapai target nol ATS pada 2029.
Pencegahan dan penanganan ATS kini dipandang lebih dari sekadar program pemerintah. Langkah tersebut menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memiliki akses dan kesempatan memperoleh pendidikan.
Penanganan ATS, kata Herman, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri. Dibutuhkan gerak bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan intervensi yang efektif serta tepat sasaran.
Herman menilai penguatan kualitas data menjadi bagian penting dalam upaya penanganan ATS. Data yang akurat dan sesuai kondisi di lapangan diperlukan agar pemerintah dapat memberikan intervensi secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan setiap anak.
“ Good data, good decision, good result,” sebut Sekda Herman.
Sekda Herman menegaskan bahwa data yang berkualitas menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang tepat. Kebijakan yang disusun berdasarkan data yang akurat pun diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Redaksi : klikduakali-TH)
