Klikduakali.id – Kementerian Haji dan Umrah (KemenHaj) Provinsi Jawa Barat mengingatkan calon jemaah agar tidak asal memilih travel umrah. Sebelum mendaftar, masyarakat diimbau untuk memverifikasi legalitas serta rekam jejak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) demi memastikan perjalanan ibadah berlangsung aman dan sesuai ketentuan.
Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pembinaan terhadap penyelenggara perjalanan umrah agar mampu memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan sesuai regulasi.
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, H. Akhmad Fauzin, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Turut hadir dalam kesempatan itu pengurus Forum Silaturahmi dan Koordinasi PPIU Patuh (FKS Patuh) Jawa Barat bersama para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Akhmad Fauzin mengatakan pembinaan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, setiap penyelenggara harus memahami aturan yang berlaku agar dapat memberikan layanan yang profesional, aman, dan sesuai ketentuan.
“Pembinaan ini akan terus dilakukan supaya mereka memahami alur atau proses bisnis penyelenggaraan ibadah umrah. Tujuannya agar seluruh PPIU patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Akhmad Fauzin, peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat diabaikan. Ia menjelaskan, sektor perjalanan umrah saat ini sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta dan telah tumbuh menjadi industri besar yang memerlukan tata kelola serta pengawasan yang ketat.
“Kementerian Haji dan Umrah melakukan kontrol serta pengawasan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, pembinaan, dan perlindungan. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Untuk menghindari potensi penipuan, Akhmad Fauzin meminta masyarakat tidak terburu-buru memilih travel umrah. Calon jemaah disarankan memeriksa rekam jejak penyelenggara, memastikan legalitasnya, serta mengecek apakah PPIU tersebut telah terdaftar secara resmi di Kementerian Haji dan Umrah.
“Pastikan melihat track record PPIU, lalu konfirmasi ke Kementerian Haji dan Umrah mengenai travel yang akan dipilih. Jangan sampai tertipu,” pesannya.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, H. Boy Hary Novian, mengatakan FKS Patuh merupakan forum resmi yang dibentuk melalui surat keputusan Kementerian Haji dan Umrah pada 2019. Menurutnya, forum ini menjadi sarana koordinasi sekaligus pembinaan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Jawa Barat agar menjalankan usahanya sesuai regulasi.
Menurut Boy, kehadiran FKS Patuh memberikan dukungan yang signifikan bagi pemerintah dalam memperkuat pembinaan sekaligus pengawasan terhadap PPIU di Jawa Barat. Melalui forum tersebut, koordinasi dengan para penyelenggara dapat berjalan lebih efektif sehingga kepatuhan terhadap aturan terus terjaga.
“FKS Patuh menjadi mitra strategis kami. Mereka ikut membantu mengawasi PPIU di daerah sehingga pelayanan kepada jamaah semakin baik,” katanya.
KemenHaj Jawa Barat berharap kegiatan pembinaan tersebut mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di seluruh wilayah provinsi. Seluruh PPIU diharapkan menjalankan usahanya secara profesional, terbuka, serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para jemaah. Redaksi : klikduakali-TH)
