Klikduakali.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Indonesia bakal mengimpor 150 juta barel minyak dari Rusia, yang merupakan hasil kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin.
Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pasokan minyak dari Rusia akan digunakan pemerintah untuk menopang kebutuhan energi nasional sampai akhir tahun.
“Kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Jadi, itu kan baru komitmen pembahasan waktu kunjungan Presiden dan juga Pak Menteri ke Rusia,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Menurut Yuliot, minyak impor dari Rusia tersebut tidak dikirim secara langsung ke Indonesia, tetapi akan masuk secara bertahap sesuai jadwal pengiriman.
“Skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap,” kata Yuliot.
Terkait pelaksanaan pengiriman, Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi serta mekanisme jalur distribusi yang akan digunakan. Ia menyebut terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yakni melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
“Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan yang termasuk pembiayaan. Itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga,” ujar Yuliot.
“Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor, jalur mana yang akan digunakan,” pungkasnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebutkan bahwa impor minyak dari Rusia akan tetap mengacu pada harga pasar.
“Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026) yang lalu.
Mengenai LPG, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lanjutan dengan Rusia. Ia berharap proses tersebut segera tuntas sehingga kebutuhan LPG nasional dapat terpenuhi.
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, dengan proyeksi kenaikan hingga sekitar 10 juta ton dalam beberapa tahun ke depan.
Kondisi tersebut turut dipengaruhi kebutuhan industri, salah satunya proyek petrokimia milik Lotte Chemical Indonesia yang diperkirakan membutuhkan sekitar 1,5 juta ton LPG setiap tahun. (Redaksi : klikduakali-TH)
