Klikduakali.id – Kepadatan lalu lintas di wilayah Cekungan Bandung terus menjadi tantangan besar bagi mobilitas masyarakat. Di Kota Bandung, rata-rata laju kendaraan tercatat hanya mencapai 18 km/jam, mencerminkan tingginya tingkat kemacetan. Situasi ini membuat masyarakat harus mengorbankan sekitar 108 jam setiap tahunnya hanya untuk menghadapi kemacetan di jalan.
Sebagai upaya mengurai kemacetan yang semakin parah, pemerintah menghadirkan solusi melalui pembangunan BRT Cekungan Bandung atau BRT Bandung Raya. Proyek strategis ini merupakan bagian dari program Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Program Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) didukung pendanaan sebesar 264 juta dolar AS atau sekitar Rp3,8 triliun. Pembiayaan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Bank Dunia (World Bank), serta Agence Française de Développement (AFD) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,3 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya.
Menhub Dudy Purwagandhi menilai pembangunan sistem transportasi massal menjadi langkah paling tepat untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Ia menegaskan, membangun jalan baru saja tidak cukup karena pada akhirnya akan kembali dipenuhi kendaraan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Solusi yang kita perlukan bukan sekadar menambah kapasitas jalan, yang lebih penting adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang handal, terintegrasi, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari,” ujar Dudy saat acara groundbreaking BRT Cekungan Bandung di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Manfaat BRT Bandung Raya bagi Mobilitas dan Lingkungan
Keunggulan BRT Bandung Raya tidak hanya terletak pada kapasitas angkutnya, tetapi juga pada kepastian waktu perjalanan. Beroperasi di jalur khusus yang bebas hambatan, layanan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh masyarakat. Menurut kajian Bank Dunia, rata-rata durasi perjalanan dapat turun sekitar 11 persen, dari 45 menit menjadi 40 menit.
Untuk memastikan layanan berjalan optimal, BRT Bandung Raya akan menerapkan sistem headway yang menjamin frekuensi perjalanan tetap teratur. Bus dijadwalkan datang paling lama setiap tujuh menit pada periode padat penumpang dan maksimal 15 menit di luar jam sibuk, sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih lancar dan terprediksi.
Selain efisiensi waktu perjalanan, kehadiran BRT Cekungan Bandung membawa serangkaian manfaat penting lainnya:
- Ramah Lingkungan: Mampu menekan konsumsi BBM serta mengikis emisi karbon dioksida ($CO_2$) secara bertahap hingga 196 ribu ton.
- Penurunan Kendaraan Pribadi: Berpotensi melayani hingga 99.000 penumpang harian, dengan estimasi 21 persen di antaranya merupakan pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi umum.
- Pemanfaatan Teknologi AI: Dilengkapi Intelligent Transportation System (ITS) untuk menjamin operasional bus berjalan efisien, konsisten, dan teratur. Teknologi ini juga mampu melacak posisi bus hingga memberikan prioritas lampu hijau di persimpangan.
- Konektivitas Antarwilayah: Memudahkan aksesibilitas masyarakat lintas daerah menuju pusat-pusat perekonomian, pendidikan, dan layanan publik.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik terus berkembang. Selain mengutamakan kenyamanan, pengguna kini juga menginginkan moda transportasi yang memiliki jadwal pasti dan waktu perjalanan yang dapat diprediksi.
“Karena itu, BRT Cekungan Bandung dirancang dengan jalur khusus, sistem operasi yang terintegrasi, dan dukungan Intelligent Transportation System agar layanan menjadi lebih andal, cepat, dan konsisten,” imbuh Aan.
Target Beroperasi Penuh pada 2027
Pembangunan fisik BRT Bandung Raya diawali dengan seremoni groundbreaking di Leuwipanjang BRT Depot Site pada Rabu (22/7/2026). Agenda tersebut turut dirangkai dengan penandatanganan komitmen subsidi Public Service Obligation (PSO) oleh Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Pada tahap pembangunan 2026, proyek BRT Bandung Raya difokuskan pada penyediaan infrastruktur utama yang akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal. Infrastruktur tersebut meliputi jalur steril sepanjang 21 kilometer, enam depo armada di berbagai titik Bandung Raya, 34 halte on-corridor, serta 719 halte off-corridor. Pemerintah juga menyiapkan halte ikonik di sejumlah kawasan strategis, di antaranya Alun-Alun Bandung, Stasiun Hall, Tegallega, dan Kiara Artha Park.
Dimulainya pengerjaan fisik BRT Bandung Raya mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai proyek ini merupakan tonggak penting dalam upaya menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Bandung Raya.
“Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Kita berharap pembangunannya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi, serta cepat digunakan,” tutur gubernur yang akrab disapa KDM itu.
Pembangunan BRT Bandung Raya juga mendapat dukungan kuat dari sejumlah mitra pembangunan internasional. Alanna Simpson dari Bank Dunia dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.
Seluruh rangkaian pembangunan infrastruktur BRT Cekungan Bandung dijadwalkan tuntas pada 2027. Pada tahap operasional penuh, layanan ini akan melayani 18 rute utama yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. (Redaksi : klikduakali-TH)
