klikduakali.id – Pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan publik kembali ditegaskan dalam kegiatan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada sejumlah pemerintah daerah. Kabupaten Subang menjadi lokasi penyelenggaraan agenda nasional tersebut pada Rabu (11/2/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Haji Oman Sahroni, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan dihadiri oleh Dedi Mulyadi, jajaran KPK, perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kepala daerah penerima hibah, serta unsur TNI.
Momentum ini tidak sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan aset hasil penindakan perkara korupsi dapat kembali memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menegaskan bahwa hibah merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara korupsi yang berorientasi pada kemanfaatan publik.
Menurutnya, setelah melalui mekanisme sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara—termasuk proses lelang—aset dapat diserahkan kepada pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat.
KPK juga akan melakukan monitoring terhadap aset yang telah diserahterimakan. Dalam kurun satu tahun, lembaga antirasuah tersebut memastikan dua hal: pencatatan aset ke dalam Barang Milik Daerah (BMD) serta pemanfaatannya secara nyata dan terukur.
Langkah ini menjadi bagian dari akuntabilitas berkelanjutan, agar aset tidak hanya berpindah administrasi, tetapi benar-benar berfungsi untuk kepentingan publik.
Penandatanganan hibah melibatkan sejumlah pemerintah daerah, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa pengelolaan aset memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Aset yang terkelola dengan baik dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa anggaran dan aset negara tidak semata untuk belanja rutin, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tuan rumah, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyatakan dukungan terhadap kolaborasi antara KPK, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional di Subang dinilai menjadi simbol kepercayaan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas birokrasi.
Agenda ini sekaligus menegaskan pesan bahwa penindakan korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan berlanjut pada optimalisasi aset demi pelayanan publik. Dengan tata kelola yang baik, aset rampasan korupsi dapat bertransformasi menjadi sumber daya pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Redaksi : klikduakali-IN)
