5 Langkah Penting Stabilitas Harga Subang Jelang Ramadan, Belajar dari Ciamis

klikduakali.id – Pemerintah Kabupaten Subang memperkuat strategi stabilitas harga Subang menjelang Ramadan 2026 dengan mempelajari keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam mengendalikan inflasi daerah. Meski angka inflasi Subang saat ini tergolong terkendali, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi dan pembelajaran dari daerah lain yang dinilai berhasil menekan laju inflasi.

Baca juga:
https://klikduakali.id/inovasi-ketahanan-pangan-desa-cibogo/

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/2/2026). Rapat diikuti oleh Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, dari Ruang Rapat Bupati II, Kabupaten Subang.

Strategi Stabilitas Harga Subang Jelang Ramadan

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi nasional secara year on year (yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen, atau berada di atas batas atas target pemerintah.

Namun, Tito menegaskan bahwa kenaikan tersebut tidak dipicu oleh harga pangan, melainkan faktor non-pangan seperti tarif listrik dan harga emas yang masuk dalam komponen inflasi tahunan.

“Kenaikan inflasi nasional bukan disebabkan oleh harga pangan, tetapi oleh tarif listrik serta harga emas,” ujar Tito Karnavian.

Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara ekstrem, karena Indonesia memiliki peran ganda sebagai negara konsumen sekaligus produsen.

“Inflasi yang terlalu rendah bisa merugikan petani, nelayan, dan pelaku usaha. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan menekan daya beli masyarakat. Maka, keseimbangan menjadi kunci,” jelasnya.

Belajar dari Keberhasilan Kabupaten Ciamis

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Subang yang akrab disapa Kang Akur menyampaikan bahwa Kabupaten Subang perlu terus meningkatkan kualitas strategi pengendalian inflasi dengan belajar dari daerah yang berhasil.

Menurutnya, Kabupaten Ciamis saat ini tercatat sebagai daerah dengan angka inflasi terendah di Provinsi Jawa Barat, sehingga layak dijadikan rujukan.

“Saya melihat langsung saat rapat pengendalian inflasi se-Jawa Barat di Kuningan, Kabupaten Ciamis berhasil mencatatkan inflasi terendah. Ini menjadi pembelajaran penting bagi Subang,” ungkap Kang Akur.

Ia menilai, praktik baik yang diterapkan Ciamis dapat menjadi referensi untuk memperkuat kebijakan pengendalian harga dan distribusi barang di Kabupaten Subang.

Kang Akur menjelaskan bahwa hingga saat ini, inflasi Kabupaten Subang berada pada angka 2,92 persen, atau masih dalam kategori terkendali dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

“Inflasi Subang saat ini relatif rendah dan masih terkendali, berada di angka 2,92 persen,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah, terutama menjelang Ramadan yang kerap diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

Langkah Pemkab Subang Kendalikan Inflasi

Menjelang Ramadan, Pemkab Subang berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah antisipatif ini dinilai penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Mudah-mudahan inflasi Subang tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani Bulan Suci Ramadan dengan tenang dan nyaman,” harap Kang Akur.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Simak berita ekonomi Subang lainnya:
https://klikduakali.id/tag/subang/

Pemerintah Kabupaten Subang menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya agenda musiman, melainkan kebijakan berkelanjutan yang harus ditopang oleh data, kolaborasi, dan respons cepat terhadap dinamika harga di lapangan.

Dengan strategi yang adaptif serta pembelajaran dari daerah lain, Pemkab Subang optimistis dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga. (Redaksi : klikduakali-IN)