Kasus WNI di Saudi Saat Haji, KJRI Beri Pendampingan Hukum

Klikduakali.id – Kasus WNI di Saudi saat haji, KJRI beri pendampingan hukum. KJRI Jeddah tengah menangani pendampingan terhadap 19 WNI yang tersandung persoalan hukum di Arab Saudi selama musim haji 2026. Mereka diamankan aparat setempat atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan aturan haji dan ketentuan hukum lainnya.
Menurut Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, kasus yang menjerat 19 WNI tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya terkait layanan haji ilegal, transaksi dam yang melanggar aturan, serta pengambilan foto dan video perempuan Arab Saudi tanpa persetujuan.
“Pihak KJRI melalui Tim Pelindungan Jemaah telah mendatangi kantor polisi. Saat ini, 15 orang sedang diperiksa di wilayah Khororoh dan 4 orang lainnya berada di Al-Mansyur,” terang Yusron saat melakukan peninjauan di Arafah, seperti yang dimuat di laman KOMPAStv, dikutip Jum’at (15/5/026).
Kelanjutan Kasus Jemaah Ditentukan Sikap Korban
Sejauh ini, otoritas Arab Saudi telah memberikan pembebasan bersyarat kepada dua WNI dari total 19 orang yang diperiksa. Kedua kasus tersebut berkaitan dengan pengambilan video di Masjid Nabawi dan praktik penjualan dam.

Menurut Yusron, WNI yang tersandung kasus perekaman perempuan Saudi masih diberi kesempatan menuntaskan ibadah haji. Akan tetapi, mereka belum tentu bisa langsung kembali ke Indonesia karena proses hukum masih berlangsung.
“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya. KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” jelas Yusron.
Sistem peradilan Arab Saudi mengenal dua jenis perkara pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus. Jika korban mengajukan hak tuntutan khusus, jemaah harus menjalani proses hukum hingga tuntas di Saudi. Kondisi tersebut dapat membuat kepulangan mereka ke tanah air tertunda. Sebaliknya, tanpa adanya tuntutan dari korban, jemaah diperbolehkan pulang sesuai jadwal.
Tahap Pembuktian Kasus WNI di Saudi Berlangsung Lima Hari
Dalam kasus penjualan dam, satu WNI telah mendapat pembebasan sementara lantaran aparat setempat dinilai belum memiliki bukti yang cukup. Meski demikian, Yusron menegaskan seluruh 19 WNI tersebut masih berstatus sebagai tertuduh.
Berdasarkan prosedur hukum di Arab Saudi, tahap awal penyidikan berlangsung selama lima hari guna melengkapi bukti perkara. Dalam kondisi tertentu, otoritas setempat dapat memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari.
“Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari. KJRI sudah berbicara langsung dengan para tertuduh untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya,” tambah Yusron.
Hormati Norma dan Privasi Lokal Selama di Tanah Suci
Seluruh jemaah haji Indonesia diimbau agar selalu mematuhi aturan dan norma yang berlaku di Arab Saudi. KJRI Jeddah menekankan pentingnya menjaga etika dalam mendokumentasikan aktivitas serta tidak melakukan pembayaran dam melalui pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi.
Menjaga etika, menghormati privasi warga setempat, dan mematuhi regulasi Saudi menjadi langkah penting agar ibadah haji berlangsung lancar tanpa hambatan hukum yang dapat merugikan jemaah. (Redaksi : klikduakali-TH)
Kasus WNI di Saudi Saat Haji, KJRI Beri Pendampingan Hukum
Komentar (0)
Rekomendasi Untuk Anda
Liverpool Singkirkan Chelsea Lewat Drama Adu Penalti, The Reds Melaju ke Perempat Final Carabao Cup
- Kamis, 29 Oktober 2026
klikduakali.id – Liverpool berhasil memastikan tempat di perempat final Carabao Cup 2026/2027 setelah melewati duel sengit melawan Chelsea. Bermain di Stadion Anfield, Kamis (29/10/2026) dini hari WIB, The Reds mengalahkan The Blues dengan skor 6-5 melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Liverpool berusaha memanfaatkan […]
Sumedang Torehkan Skor Tertinggi dalam Indeks Pelayanan Publik 2025
- Sabtu, 3 Oktober 2026
klikduakali.id — Kabupaten Sumedang mencatatkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan data Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025, Sumedang memperoleh skor 4,72, menjadi nilai tertinggi di antara sejumlah kabupaten yang tercantum dalam pemetaan tersebut. Data yang dipublikasikan Jabarstats dengan sumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu menunjukkan posisi Sumedang berada di atas […]
Polresta Denpasar Bongkar Penyalahgunaan 795 Liter Pertalite, Empat Orang Jadi Tersangka
- Selasa, 27 Oktober 2026
klikduakali.id – Polresta Denpasar mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang diduga melibatkan oknum operator SPBU di Jalan Trengguli, Kelurahan Penatih, Denpasar. Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka berinisial AS, IN, AN, dan PS serta menyita 795 liter Pertalite yang disimpan dalam puluhan jeriken. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Wayan Winaya, menjelaskan bahwa keempat […]
Polemik Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Berujung Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi
- Sabtu, 3 Oktober 2026
klikduakali.id – Polemik fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, memasuki babak baru. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (1/10/2026). Surat pengunduran diri Mashudi telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas Akbar Hadi […]
Utang Rp 25 Juta Diduga Jadi Motif Kematian Sopir Taksi Online di Sumedang
- Selasa, 13 Oktober 2026
klikduakali.id – Kasus kematian Yogi Saparudin (35), sopir taksi online yang jasadnya ditemukan terkubur di perkebunan teh Cisoka, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai menemukan titik terang. Polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, sementara dugaan motif yang berkaitan dengan utang piutang senilai Rp 25 juta turut […]
BGN Pastikan Anak Panti Asuhan Tetap Mendapat Makan Bergizi Gratis di Sekolah
- Selasa, 13 Oktober 2026
Klikduakali.id – Kepala BGN Sudaryono memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjangkau anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Mereka tetap memperoleh makanan bergizi melalui sekolah tempat menempuh pendidikan, dengan pelaksanaan yang mengacu pada mekanisme dan ketentuan program. “Diberikan MBG di tempat mereka bersekolah. Ada mekanisme dan regulasinya, maka kami mohon dukungan selalu dari masyarakat,” […]
Rugikan Negara Rp 863,84 Miliar, Kejagung Limpahkan Lima Tersangka Korupsi Motor Listrik MBG
- Senin, 12 Oktober 2026
klikduakali.id – Kejaksaan Agung melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Perkara pengadaan kendaraan pada tahun anggaran 2025–2026 tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,84 miliar. Pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau […]
Indonesia Kirim 103 Atlet ke Asian Para Games 2026, Bidik Posisi 10 Besar
- Selasa, 13 Oktober 2026
klikduakali.id – Indonesia mengirimkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga untuk berlaga di Asian Para Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 18–24 Oktober 2026. Kontingen Merah Putih menargetkan posisi 10 besar dengan perolehan tujuh medali emas, delapan perak, dan 17 perunggu. Kesiapan kontingen ditandai dengan acara pengukuhan dan pelepasan atlet di Balai Kota Solo, Senin […]

×
×


Saat ini belum ada komentar