klikduakali.id – Dinamika persoalan pesisir di Kabupaten Subang kembali mengemuka dalam forum “Ngaji Tenurial Nelayan Tradisional” yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Subang di TPI Karya Bhukti, Desa Blanakan. Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah merumuskan agenda advokasi kebijakan bagi nelayan kecil.
Tenurial dan Akses Energi Jadi Isu Sentral
Berbeda dari sekadar keluhan ekonomi, pertemuan tersebut menyoroti persoalan hak kelola ruang laut (tenurial) yang dinilai semakin terdesak oleh kepentingan industri dan proyek energi di pesisir utara Jawa Barat.
Ketua KNTI Subang, Ajuki, menilai penguatan organisasi menjadi langkah penting agar nelayan memiliki posisi tawar dalam kebijakan daerah.
“Penguatan organisasi dan jejaring nelayan kecil di Jawa Barat penting agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan memperjuangkan kepentingan bersama,” ujarnya.
Selain isu ruang tangkap, akses BBM bersubsidi menjadi sorotan utama. Nelayan menyebut distribusi yang terbatas membuat ongkos melaut terus meningkat. Kehadiran SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) dinilai belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan.
Dampak PLTGU dan Lingkungan
Forum juga menyinggung dampak operasional pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di sekitar Muara Blanakan. Nelayan merasakan penurunan hasil tangkapan yang diduga berkaitan dengan perubahan kualitas perairan dan aktivitas industri.
Ujidin (45), nelayan setempat, menyebut kombinasi cuaca ekstrem dan dugaan pencemaran membuat hasil tangkapan semakin tidak menentu. Sementara Tahir (50), pemilik kapal 1 GT, mengaku keterbatasan armada dan tingginya biaya operasional membatasi jarak tangkapnya.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menegaskan bahwa keberlanjutan sektor perikanan sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut.
“Keberlanjutan industri pengolahan sangat bergantung pada hasil tangkap. Kalau laut tercemar atau terjadi praktik penangkapan merusak, dampaknya luas terhadap pendapatan, lapangan kerja, hingga ketahanan pangan,” katanya.
Ia menambahkan, laut yang sehat harus menjadi prioritas kebijakan pembangunan pesisir.
“Laut yang sehat adalah jaminan kesejahteraan nelayan. Dukungan sarana seperti SPBUN dan kemudahan akses BBM bersubsidi menjadi faktor penting agar ongkos melaut tidak semakin tinggi,” tegas Dani.
Peran Perempuan dan Diversifikasi Ekonomi
Sudut pandang lain yang menguat dalam forum adalah peran perempuan pesisir. Kastini, perwakilan kelompok perempuan nelayan, berharap ada pelatihan dan dukungan permodalan agar usaha pengolahan seperti kerupuk ikan dapat kembali bangkit.
Isu ini memperlihatkan bahwa persoalan nelayan tidak hanya berhenti pada hasil tangkap, tetapi juga menyangkut rantai nilai dan ekonomi keluarga.
Dorongan Kebijakan Daerah
KNTI mendorong Pemerintah Kabupaten Subang memperkuat kolaborasi dengan organisasi nelayan dalam menyusun kebijakan sektor perikanan. Pendidikan anak nelayan juga disebut sebagai investasi jangka panjang untuk memutus siklus kerentanan ekonomi pesisir.
Forum Ngaji Tenurial di Blanakan menegaskan bahwa persoalan nelayan bukan semata isu teknis perikanan, melainkan menyangkut tata kelola ruang, energi, lingkungan, dan keberlanjutan sosial ekonomi. Konsolidasi ini menjadi sinyal bahwa nelayan kecil tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan, tetapi ingin terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan pesisir ke depan. (Redaksi : klikduakali-IN)
