klikduakali.id – Perdebatan mengenai sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka setelah muncul klaim bahwa program tersebut menggunakan porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan narasi tersebut keliru, sementara sebagian anggota DPR menyatakan alokasi MBG tercantum dalam komponen belanja pendidikan.
Teddy menyatakan tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau dihentikan akibat MBG. Ia bahkan menyebut pada 2025 pemerintah telah merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran Rp17 triliun. “Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurutnya, pemerintahan saat ini justru memperluas program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar dan menghadirkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak putus sekolah. Ia juga menambahkan adanya kenaikan insentif guru menjadi Rp400 ribu.
Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayanti memiliki pandangan berbeda. Ia menyebut dalam lampiran UU APBN 2026, anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun tercantum dalam struktur anggaran pendidikan yang totalnya mencapai Rp769 triliun. “Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” tegas Esti.
Perbedaan pernyataan ini memperlihatkan adanya perbedaan tafsir atas klasifikasi anggaran dalam struktur APBN, apakah MBG dihitung sebagai bagian dari fungsi pendidikan atau sebagai program lintas sektor yang mendukung peningkatan kualitas SDM.
Polemik ini pada akhirnya menyoroti pentingnya transparansi fiskal dan komunikasi publik yang jelas terkait desain anggaran negara, agar masyarakat memahami arah kebijakan tanpa terjebak dalam perbedaan narasi politik. (Redaksi : kliduakali-IN)
