Kantongi Investasi Rp296,8 Triliun, Pemprov Jabar Gaspol Bereskan Tambang Ilegal dan Sampah

Kantongi Investasi Rp296,8 Triliun, Pemprov Jabar Gaspol Bereskan Tambang Ilegal dan Sampah

klikduakali.id – Pada 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp296,8 triliun atau melampaui 109,9 persen dari target nasional.

Dengan capaian tersebut, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di tingkat nasional.

Momentum penegasan capaian investasi itu berlangsung dalam agenda kesepakatan bersama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah daerah di kawasan Rebana, yang digelar di Aula Gemah Ripah Gedung Sate, Bandung.

Dalam kerangka pembangunan 2025–2026, Koridor Ekonomi Masa Depan Jawa Barat menjadi prioritas, dengan Rebana diproyeksikan sebagai motor pertumbuhan baru.

Investasi di Rebana Jadi Penggerak Utama Pertumbuhan

Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana, Helmy Yahya, menyatakan bahwa Metropolitan Rebana dirancang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri dan logistik.

Dari tujuh daerah yang tergabung, Kabupaten Subang menjadi salah satu fokus utama, terutama dalam pengembangan industri dan pemanfaatan Pelabuhan Patimban.

Dalam keterangannya, Helmy Yahya menegaskan bahwa prospek ekonomi Rebana sangat besar dan telah diperkuat oleh Perpres Nomor 87 Tahun 2021 yang mengatur percepatan pembangunan kawasan utara Jawa Barat.

“Rebana ini proyeksi ekonomi yang sangat luar biasa. Tugas kami menguatkan setiap kepala daerah di Rebana supaya ke depan bisa lebih terlibat dan BUMD-nya bisa terjalin kerja sama,” ujarnya.

Komitmen Berantas Tambang Ilegal Lewat Pakta Integritas

Tak hanya mendorong arus investasi, Pemprov Jawa Barat juga memastikan langkah tegas terhadap praktik pertambangan ilegal.

Dalam agenda itu, kesepakatan bersama dan pakta integritas di bidang pertambangan ditempatkan sebagai instrumen penting untuk memastikan kepatuhan dan tata kelola yang baik.

Dalam pernyataannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Saya akan anti tambang jika tambang dinikmati oleh sebagian orang. Seluruh pegawai tambang harus diasuransi, baik kesehatan maupun kecelakaan kerja,” tegasnya.

Ia turut menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang akan dilakukan melalui perbaikan layanan pendidikan, penyediaan tempat tinggal yang layak, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Sampah Regional dan Pasokan Listrik Jadi Prioritas

Selain sektor investasi dan tambang, isu sampah juga menjadi sorotan. Pemprov Jawa Barat mendorong sinergi regional, termasuk pembenahan pengelolaan di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti dan pengembangan sistem pengolahan yang ramah lingkungan.

Dalam pembahasan tersebut, muncul gagasan mengolah sampah menjadi listrik lewat proses pembakaran terkendali atau insinerasi.

Langkah itu dinilai sebagai solusi ganda, yakni mereduksi beban sampah dan pada saat yang sama menyuplai energi bagi kawasan industri yang kian ekspansif.

Sinergi antara peningkatan investasi, penertiban tambang, serta pengelolaan sampah berbasis energi mencerminkan arah kebijakan Pemprov Jawa Barat menuju pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.(Redaksi : klikduakali-TH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 8 =