Belanja Pemkab Subang Baru Terserap 62 Persen, Belanja Modal Jadi Sorotan

klikduakali.id – Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang hingga pertengahan Oktober 2026 masih menyisakan pekerjaan besar. Dari total pagu sekitar Rp2,82 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp1,75 triliun atau 62,02 persen. Artinya, masih ada sekitar Rp1,07 triliun anggaran yang belum terealisasi menjelang penutupan tahun anggaran.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang per 12 Oktober 2026, capaian tersebut menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program semakin terbatas. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal, sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, Budi Purnama, mengatakan pihaknya terus mengingatkan OPD dan kecamatan agar mempercepat pelaksanaan program serta penyerapan anggaran. Upaya tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Salah satu komponen belanja yang menjadi perhatian adalah belanja modal. Berdasarkan data portal resmi BKAD Subang yang diperbarui pada 9 Oktober 2026, realisasi belanja modal baru mencapai 28,51 persen dari pagu sekitar Rp265,16 miliar.

Dengan realisasi sekitar Rp75,60 miliar, masih terdapat kurang lebih Rp189,56 miliar belanja modal yang belum terserap. Komponen ini berkaitan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan.

Rendahnya persentase belanja modal perlu dicermati karena berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan penyediaan aset pemerintah daerah. Meski demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah dalam program. Evaluasi tetap perlu mempertimbangkan tahapan pengadaan, progres pekerjaan fisik, jadwal pelaksanaan, serta proses administrasi pembayaran.

Selain belanja modal, belanja barang dan jasa juga belum mencapai 60 persen. Dari pagu sekitar Rp778,42 miliar, realisasinya tercatat Rp403,16 miliar atau 51,79 persen. Sementara itu, belanja pegawai telah mencapai 71,78 persen dari pagu sekitar Rp1,25 triliun.

Adapun realisasi belanja hibah tercatat sebesar 37,13 persen, sedangkan belanja bantuan sosial belum menunjukkan realisasi dalam data yang diperbarui pada 9 Oktober 2026. Perbedaan capaian tersebut memperlihatkan bahwa setiap jenis belanja memiliki perkembangan yang berbeda sehingga memerlukan pemantauan sesuai karakteristik dan tahapan kegiatannya.

Di tingkat kecamatan, Sagalaherang mencatat persentase penyerapan anggaran tertinggi, yakni 82,03 persen. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang membukukan realisasi belanja sekitar Rp481,43 miliar atau 74,67 persen dari total pagu sekitar Rp644,70 miliar.

BKAD juga menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah mempercepat realisasi belanja. Untuk mengawasi perkembangan penyerapan anggaran, BKAD secara berkala menyampaikan capaian OPD dan kecamatan dalam pengarahan pimpinan setiap Senin. Pemantauan tersebut mencakup tiga OPD atau kecamatan dengan realisasi tertinggi dan tiga dengan capaian terendah.

Percepatan penyerapan anggaran diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan meminimalkan risiko keterlambatan pekerjaan maupun pembayaran pada penghujung tahun. Namun, sisa anggaran yang belum terealisasi saat ini tidak dapat langsung disamakan dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), karena perhitungannya bergantung pada keseluruhan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan posisi keuangan daerah pada akhir tahun.

Dengan masih tersisanya lebih dari Rp1 triliun belanja yang belum terealisasi, perkembangan penyerapan anggaran Pemkab Subang hingga akhir 2026 akan menjadi perhatian. (Redaksi : klikduakali-IN)