DPR Minta Wacana Siswa Tidak Naik Kelas pada 2027 Dikaji Ulang, Ini Alasannya

klikduakali.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengkaji secara menyeluruh wacana penerapan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027.

Menurut Lalu, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan satuan pendidikan, kemampuan akademik siswa, hingga dampaknya terhadap proses pembelajaran.

“Pada prinsipnya kami Komisi X mendukung, tapi tolong kaji sekali lagi, kajian menjadi sangat penting, kita cek plus minusnya seperti apa,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan, wacana tersebut berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan Indonesia yang dinilai masih jauh dari harapan. Hal itu, antara lain, tercermin dari capaian Programme for International Student Assessment (PISA), khususnya pada aspek literasi dan numerasi.

“Jadi kami sudah berdiskusi dengan Kemendikdasmen. Memang dari pemerintah melihat mutu dan kualitas pendidikan kita hari ini memang jauh dari harapan. Kemudian skor PISA kita, baik literasi maupun numerasi juga ternyata jauh dari harapan juga,” katanya.

Lalu menegaskan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas perlu didasarkan pada evaluasi yang jelas agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi siswa.

“Oleh sebab itu, pemberlakuan tidak naik kelas ini akan dihidupkan kembali, tetapi kami di Komisi X meminta untuk betul-betul dikaji. Jangan sampai program ini dilaksanakan tanpa kajian yang matang, justru nanti akan membebani siswa-siswi kita yang ada di satuan pendidikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa wacana siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran baru 2027 masih memerlukan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak.

Mu’ti menyatakan Kemendikdasmen siap menindaklanjuti apabila kebijakan tersebut disepakati dan menjadi bagian dari rekomendasi konvensi pendidikan.

“Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis pada Kamis (8/10/2026).

Menurut Mu’ti, kebijakan tersebut diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat belajar dan meningkatkan ketekunan siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

Ia menyoroti fenomena yang disebut sebagai rumus RMS, yakni “rajin malas sama saja”. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan motivasi belajar apabila siswa tidak melihat adanya perbedaan antara kesungguhan dalam belajar dan kurangnya usaha.

“Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja,” katanya.

Meski demikian, Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Masukan dari berbagai pihak tetap diperlukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Wacana tidak naik kelas menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan proses evaluasi hasil belajar siswa. Penerapannya membutuhkan pertimbangan yang cermat agar penilaian tidak semata-mata berorientasi pada kenaikan atau pengulangan kelas, tetapi juga pada perkembangan kemampuan setiap peserta didik.

Kajian tersebut juga penting untuk memastikan sekolah memiliki mekanisme evaluasi yang tepat serta dukungan pembelajaran bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan.

Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas diharapkan tidak sekadar menjadi bentuk konsekuensi akademik, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki proses pembelajaran secara menyeluruh.

Komisi X DPR RI pun meminta Kemendikdasmen memastikan setiap kebijakan pendidikan memiliki dasar kajian yang kuat dan mempertimbangkan kepentingan siswa. Keputusan mengenai wacana tersebut masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut, sementara pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan langkah berikutnya. (Redaksi : klikduakali-IN)