klikduakali.id – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita resmi melantik jajaran Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang periode 2026–2030, Rabu (18/2/2026), di Kantor Perumda Tirta Rangga.
Tiga nama mengisi posisi strategis tersebut. Yayat Sudrajat ditunjuk sebagai ketua, sementara Tatang Saepulloh dan Wawan Purwandi menjadi anggota.
Sorotan publik mengarah pada sosok Drs. H. Tatang Saepulloh. Mantan birokrat Pemkab Subang itu memiliki rekam jejak panjang di sejumlah jabatan pemerintahan daerah sebelum kini duduk sebagai pengawas perusahaan air milik daerah.
Penunjukan Tatang sebagai Dewan Pengawas dilakukan setelah ia melewati proses seleksi akhir oleh Bupati Subang pada Januari 2026.
Sebelumnya, ia dikenal pernah menjabat Camat Kasomalang dan terlibat langsung dalam penanganan bencana longsor di wilayah Cipondok pada 2024 hingga 2025, termasuk pengamanan wilayah serta pengukuhan kepala desa. Masa tugasnya sebagai camat berakhir pada 1 Mei 2025.
Karier Tatang di birokrasi juga tercatat pernah menduduki posisi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang sejak dilantik pada Desember 2021. Ia pun pernah bertugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).Di luar jabatan struktural, namanya sempat masuk dalam bursa seleksi pimpinan BAZNAS Subang periode 2025–2030.
Rekam jejak panjang di sektor pemerintahan itu dinilai menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan Perumda Tirta Rangga, terutama menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Reynaldy menegaskan, arah kinerja Perumda Tirta Rangga ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada layanan air bersih. Perusahaan daerah tersebut juga dituntut mampu memperkuat kontribusi terhadap PAD.
Menurutnya, posisi BUMD menuntut keseimbangan antara fungsi sosial dan orientasi bisnis. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal, namun kinerja usaha wajib menghasilkan keuntungan bagi daerah.
“Sebagai BUMD, Tirta Rangga tidak hanya berorientasi sosial, tetapi juga harus mampu menghasilkan profit untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Subang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh sektor, termasuk BUMD. Karena itu, Dewan Pengawas diminta memastikan pelayanan publik berjalan seiring dengan peningkatan kinerja usaha.
“Pelayanan masyarakat harus berjalan, PAD juga harus meningkat. Dewan Pengawas harus membenahi keduanya agar tetap seimbang,” tegasnya. (Redaksi : klikduakali-AZ)
