Klikduakali.id – Wacana penerapan kembali SPP di SMA dan SMK negeri mendapat respons negatif dari DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menilai biaya penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui alokasi anggaran yang telah disediakan.
Menurut Ono Surono, aturan yang berlaku telah secara tegas mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dengan landasan tersebut, ia menilai setiap kekurangan pendanaan sekolah seharusnya ditutupi melalui penguatan alokasi APBD dan APBN, bukan dengan menghidupkan kembali pungutan SPP.
“Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat,” kata Ono, Jumat (17/7/2026) seperti yang dikutip dari laman detikJabar.
Selain menolak pemberlakuan kembali SPP, Ono turut mengkritisi rencana penerapannya yang hanya menyasar siswa dari keluarga desil 6 sampai desil 10. Ia menilai basis data kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih menyisakan banyak persoalan.
Akibat ketidakakuratan data tersebut, tidak sedikit warga yang sebenarnya tergolong kurang mampu justru masuk kategori desil tinggi dan akhirnya tidak memperoleh bantuan sosial maupun layanan BPJS Kesehatan.
“Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.
Sebagai jalan keluar, Ono mendesak pemerintah di tingkat pusat maupun daerah agar mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
Ia menegaskan, dana sebesar 20 persen yang telah dialokasikan untuk sektor pendidikan harus difokuskan guna memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri tanpa membebani orang tua siswa.
“Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan perhatian terhadap sekolah swasta. Menurut Ono, pemerintah perlu mengalokasikan bantuan yang lebih besar untuk mendukung pengembangan fasilitas, memperluas ruang belajar, serta meningkatkan mutu pendidikan agar kualitas layanan di sekolah swasta terus berkembang.
Ia memastikan DPRD Jawa Barat berkomitmen mengawasi proses penyusunan anggaran pendidikan agar kebutuhan sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB dapat terakomodasi secara menyeluruh. Fokus pengawasan itu meliputi penyediaan sarana dan prasarana, dukungan operasional sekolah, serta kesejahteraan guru PNS maupun honorer.
“Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar terwujud,” tutup Ono.
(Redaksi : klikduakali-TH)
