Klikduakali.id – Tingginya jumlah aduan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 membuat Komisi V DPRD Jawa Barat membuka kanal pengaduan di seluruh daerah pemilihan (dapil).
Menurut Ketua Komisi V Yomanius Untung DPRD Jawa Barat, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan SPMB, termasuk program Sekolah Manusia Unggul (Maung) dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB), telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan perlu segera mendapat perhatian.
“Setiap anggota DPRD hampir menerima curhatan dari masyarakat. Ini kami tampung, kami kumpulkan, lalu kami bahas untuk dicarikan solusi,” ujarnya saat jumpa pers di Bandung, Kamis (18/6/2026).
Ia mengatakan, tingginya jumlah aduan masyarakat menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan siswa tahun ini, agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.
Menurut Anggota Komisi V Zaini Shofari DPRD Jawa Barat, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut persoalan teknis, termasuk dugaan gangguan pada sistem data.
Ia menyebutkan, terdapat laporan dari masyarakat terkait data calon murid yang sebelumnya sudah masuk ke sistem, namun kemudian tiba-tiba tidak lagi muncul atau hilang dari sistem.
“Ada kasus data sudah diterima, tapi kemudian hilang karena sistem di-reset dan tidak diketahui siapa yang melakukan. Ini membuat orang tua dan siswa kebingungan,” katanya.
Selain membuka pengaduan, DPRD akan mengawal evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak. Komisi V juga mengedepankan pendekatan kooperatif dengan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Zaini menyebut bahwa usulan pembentukan panitia khusus (pansus) masih berada dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan koordinasi lintas fraksi sebelum ada keputusan lebih lanjut.
“Tidak bisa ujug-ujug. Harus ada pembahasan dengan pimpinan dan fraksi lain. Kemungkinan akan dibicarakan setelah masa reses,” ujarnya.
DPRD Jawa Barat menyatakan bahwa berbagai aduan masyarakat yang masuk akan dihimpun dan dijadikan bahan utama dalam merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penerimaan murid baru pada periode mendatang. (Redaksi : klikduakali-TH)
