klikduakali.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, M.HKes, menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang masih menjadi tantangan serius dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Dalam pembahasan KUA-PPAS, Encep menyampaikan bahwa kebutuhan guru di Jawa Barat terus meningkat, sementara jumlah tenaga pendidik yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan di berbagai satuan pendidikan. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin berat seiring banyaknya guru yang memasuki masa purnatugas dalam beberapa tahun ke depan.
“Jawa Barat saat ini menghadapi kekurangan tenaga guru, baik ASN maupun PPPK. Di sisi lain, banyak guru yang akan memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik akan semakin besar,” ujarnya.
Menurut Encep, kebijakan pemerintah yang tidak lagi membuka pengangkatan tenaga honorer untuk mengisi kebutuhan guru juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, sekolah-sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar apabila tidak diimbangi dengan percepatan rekrutmen guru melalui jalur ASN maupun PPPK.
Ia menegaskan bahwa keberadaan guru merupakan salah satu faktor utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.
“Harapan kita ke depan, kualitas pendidikan di Jawa Barat akan semakin baik apabila ditunjang dengan ketersediaan tenaga pengajar yang cukup dan tersebar secara merata,” kata Encep.
Politisi DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut juga mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan kekurangan guru. Salah satunya melalui penambahan formasi dan percepatan pengangkatan guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi yang paling realistis untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah, sekaligus memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdikan diri di dunia pendidikan.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah-langkah konkret agar guru-guru dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN. Dengan demikian, persoalan kekurangan guru dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga kualitas pendidikan di Jawa Barat akan jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya,” tegasnya.
Encep berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menurutnya, investasi pada sektor pendidikan melalui penyediaan guru yang berkualitas dan mencukupi merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi unggul serta meningkatkan daya saing Jawa Barat di masa depan. (Redaksi : klikduakali-IN)
