klikduakali.id – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat dinilai belum menjadi prioritas yang perlu dibahas saat ini. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, dr. Encep Sugiana, meminta pemerintah daerah lebih memfokuskan energi pada penyelesaian persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Encep, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, mulai dari tingginya angka pengangguran, pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
“Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menurut saya belum menjadi sesuatu yang mendesak. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Encep.
Ia menilai, pergantian nama daerah tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup warga apabila persoalan-persoalan mendasar belum terselesaikan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Encep adalah tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Ia berharap arus investasi yang terus masuk ke provinsi tersebut mampu dioptimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja di Jawa Barat mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Fokus kita seharusnya bagaimana investasi bisa menghadirkan lebih banyak kesempatan kerja, sekaligus menyiapkan SDM yang kompeten sehingga masyarakat Jawa Barat dapat menjadi pelaku utama di daerahnya sendiri,” katanya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Encep juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan kualitas jalan dan pemerataan penerangan jalan umum. Di sektor pendidikan, ia mendorong penambahan sekolah negeri tanpa mengabaikan dukungan terhadap sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
Sementara di bidang kesehatan, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, termasuk memperkuat fasilitas rumah sakit milik pemerintah agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
“Program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai perhatian kita justru teralihkan pada hal-hal yang belum mendesak seperti perubahan nama provinsi,” tegasnya.
(Redaksi : klikduakali-IN)
