klikduakali.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian DPRD Jawa Barat, khususnya dalam memastikan program-program yang telah dirancang pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan tersebut dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, serta perangkat daerah lainnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Encep Sugiana, M.HKes, mengatakan dalam pembahasan bersama mitra kerja masih ditemukan sejumlah program yang telah dirancang oleh perangkat daerah namun belum seluruhnya dapat diakomodasi dalam perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut, menurutnya, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masih banyak program-program yang sudah dirancang oleh dinas-dinas itu belum bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.” Ujarnya.
Menurut Encep, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki berbagai program yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan.
Karena itu, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan bagaimana belanja daerah dialokasikan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat sisi pendapatan sehingga memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program pembangunan.
Dorong Pendapatan Daerah Meningkat
Encep menilai peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu langkah penting yang perlu terus didorong. Dengan kapasitas pendapatan yang lebih kuat, pemerintah provinsi diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengakomodasi berbagai program prioritas yang telah dirancang oleh perangkat daerah.
“Ke depan kita harus memacu agar pendapatan daerah kita bisa lebih besar, naik secara signifikan, baik itu pendapatan asli daerah maupun pendapatan-pendapatan yang lainnya.” ucapnya.
Menurutnya, upaya meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah provinsi, di samping berbagai sumber pendapatan lainnya.
Penguatan pendapatan tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus berkembang. Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan akan berpengaruh terhadap ruang yang tersedia untuk membiayai berbagai program prioritas.
Pastikan Program Prioritas Tetap Terakomodasi
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama mitra kerja Komisi V menjadi bagian dari proses untuk melihat kembali kebutuhan program, kemampuan anggaran, serta prioritas pembangunan yang perlu mendapatkan dukungan dalam perubahan anggaran.
Bagi DPRD Jawa Barat, keterbatasan anggaran perlu disikapi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang semakin efektif. Program-program yang memiliki tingkat urgensi dan manfaat besar bagi masyarakat perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas anggaran.
Pada saat yang sama, penguatan pendapatan daerah perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan belanja. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya menjadi target penerimaan, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah.
Encep menegaskan bahwa pembahasan bersama perangkat daerah akan terus diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan program sekaligus kemampuan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Banyak hal yang menjadi fokus pembahasan. Hal yang menjadi utama adalah masih banyak program-program yang sudah dirancang oleh dinas-dinas itu belum bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran.” tuturnya.
Ia berharap proses pembahasan perubahan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Penguatan pendapatan daerah dan optimalisasi transfer keuangan dari pemerintah pusat pada akhirnya diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal Jawa Barat, sehingga program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
Pembahasan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memperkuat sinergi dalam menciptakan pengelolaan anggaran yang efektif, realistis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Redaksi : klikduakali-IN)
