Klikduakali.id – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDKMP) akan mulai diuji coba pemerintah pada akhir Agustus 2026. Uji coba tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerapan mekanisme penyaluran bansos melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, uji coba penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih akan dilakukan setelah koperasi mulai beroperasi secara bertahap. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan penerapan skema penyaluran bantuan melalui koperasi.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, uji coba pada tahap awal yang dijadwalkan berlangsung pada triwulan IV akan melibatkan 900 titik Kopdes Merah Putih. Titik-titik tersebut dipilih berdasarkan kesiapan operasional di sejumlah wilayah Indonesia.
“Sekarang ini sudah penyaluran triwulan III ya, sudah proses ya. Mungkin nanti pada triwulan IV kita akan mencoba. Tapi ini kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik ini sebagai uji coba,” ujar Gus Ipul.
Keterlibatan Kopdes Merah Putih dalam penyaluran bansos tidak berarti menghapus peran Himbara maupun PT Pos Indonesia. Pemerintah memastikan kedua lembaga tersebut tetap memiliki peran dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan uji coba, Himbara akan menempatkan jaringan agen di lokasi KDKMP. Keberadaan agen tersebut memungkinkan KDKMP berfungsi sebagai tempat pencairan bantuan sekaligus lokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berbelanja. Skema awal ini akan menguji penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Khusus bantuan pangan beras, KDKMP berpotensi menjadi lokasi titik salur fisik bagi masyarakat. Pemanfaatan tersebut akan diprioritaskan pada koperasi yang memiliki kapasitas gudang memadai dan didukung akses lokasi yang strategis.
“KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur,” tutur Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani.
Di tengah persiapan uji coba peran koperasi dalam penyaluran bansos, pemerintah juga menggerakkan program bantuan pangan. Melalui Bapanas dan Perum Bulog, Bantuan Pangan Beras Tahap Kedua mulai disalurkan sejak 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,52 triliun untuk program bantuan pangan beras yang menyasar 33.244.408 penerima manfaat. Data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru per 10 Juli 2026, dengan sasaran kelompok desil 1 hingga 4.
Untuk memenuhi kebutuhan bantuan selama periode Juli hingga September, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 997,2 ribu ton beras. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima alokasi 10 kilogram beras untuk setiap bulannya. (Redaksi : klikduakali-TH)
