klikduakali.id – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyoroti isu integritas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam briefing staf di Kantor Bupati Subang, Senin (3/8/2026), Reynaldy mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, terlebih jika berkaitan dengan perizinan, rekomendasi, maupun administrasi lainnya.
Peringatan tersebut disampaikan di hadapan Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta pejabat di lingkungan Pemkab Subang. Reynaldy menegaskan tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan kewenangan untuk meminta imbalan dalam proses pelayanan.
“Jangan sampai ada oknum yang meminta imbalan bagi pekerjaan. Berhenti lakukan hal-hal seperti itu,” tegas Reynaldy.
Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menegaskan ingin memastikan pelayanan publik di Kabupaten Subang berjalan bersih, cepat, dan bebas dari praktik yang mencederai integritas birokrasi.
“Saya ingin Kabupaten Subang di masa kepemimpinan saya aman, tenteram, dan damai. Saya wanti-wanti sekali,” ujarnya.
Selain menyoroti pelayanan publik, Reynaldy juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang terdampak penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Akibatnya, tidak seluruh usulan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026.
Meski demikian, ia menyebut kondisi keuangan Kabupaten Subang masih relatif aman dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia pun meminta penyusunan anggaran perubahan difokuskan pada program-program prioritas, terutama pelaksanaan Pilkades dan pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. (Redaksi : klikduakali-AZ)
