klikduakali.id – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus diikuti dengan penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut disampaikan Ateng saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM yang membahas hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi keuangan, tetapi harus menjadi bukti bahwa seluruh catatan dan rekomendasi auditor negara telah ditindaklanjuti secara optimal.
Ateng meminta Kementerian ESDM memaparkan secara rinci perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK, termasuk temuan-temuan yang masih berproses serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk menuntaskannya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap temuan-temuan pada tahun sebelumnya agar tidak kembali muncul dalam pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, pembelajaran dari hasil audit harus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain aspek administratif, Ateng menilai penyelesaian temuan yang memiliki dampak finansial perlu mendapat perhatian khusus. Ia meminta penjelasan mengenai potensi pemulihan kerugian negara, baik yang bernilai rupiah maupun valuta asing, serta progres penyelesaiannya hingga saat ini.
Lebih lanjut, Ateng menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait status tindak lanjut setiap rekomendasi BPK. Transparansi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka mengenai rekomendasi yang telah diselesaikan maupun yang masih dalam proses akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor energi.
Ateng berharap Kementerian ESDM dapat menuntaskan seluruh rekomendasi BPK secara menyeluruh sehingga opini WTP yang diraih benar-benar mencerminkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari persoalan yang belum terselesaikan.(Redaksi : klikduakali-IN)
