klikduakali.id – Isu mengenai adanya pembagian keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Narasi tersebut bahkan menyebar luas melalui berbagai platform digital dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.
Kepala BGN menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar dalam unggahan-unggahan viral tersebut. Ia menyebut informasi yang mengaitkan Program MBG dengan pembagian keuntungan kepada Presiden Prabowo sebagai hoaks yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik. Menurutnya, narasi tersebut sama sekali tidak memiliki dasar fakta dan hanya menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga menyayangkan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Di era digital saat ini, kata dia, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan program pemerintah. Sebab, informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar dan memicu kegaduhan yang tidak perlu.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Karena menjadi perhatian publik, program ini kerap menjadi sasaran berbagai informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, BGN meminta masyarakat untuk merujuk pada sumber-sumber resmi sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi.
Pihak BGN menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan diawasi oleh berbagai pihak terkait. Mereka memastikan bahwa tudingan mengenai adanya aliran keuntungan kepada pihak tertentu tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu, publik dapat membantu mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan terhadap program-program yang sedang dijalankan pemerintah. (Redaksi : klikduakali – CA)
