Klikduakali.id – Pemerintah melalui Menteri HAM Natalius Pigai bersama Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan kepulangan 9 WNI relawan kemanusiaan Gaza Global Sumud Flotilla yang ditangkap oleh pihak Israel melalui koordinasi diplomatik.
“Kami melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua Kementerian Luar Negeri sudah mulai membuka koordinasi dengan jalur-jalur diplomasi,” kata Pigai di Bandung, Rabu (20/5/2026).
Pemerintah Indonesia tetap berupaya melalui jalur diplomasi dan mekanisme internasional, meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, untuk memulangkan sembilan WNI yang ditahan.
“Kementerian HAM kan tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik. Tapi kita juga kita menggunakan instrumen-instrumen mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara kita,” ujarnya.
“Kami kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional. Dan itu sudah jalan,” tambahnya.
Selain jalur diplomasi, Indonesia memanfaatkan statusnya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk mendorong proses pemulangan. Natalius Pigai menambahkan bahwa keterlibatan warga negara Indonesia di institusi HAM PBB tetap mengikuti prinsip independensi dan kode etik jabatan.
“Memang Presidensi Dewan HAM itu bersifat independen, orang kita. Tapi begitu dia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dia independen. Jalur itu juga kita manfaatkan, kita pakai untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara,” katanya.
“Tapi secara pribadinya, dia Presiden Dewan HAM PBB, PBB punya. Karena itu ada code of conduct yang menjaga dia tidak boleh melenceng atau melakukan subjektivitas. Tapi, kita menggunakan instrumen karena kita adalah anggota Dewan HAM PBB. Instrumen institusi PBB juga kita gunakan untuk melakukan perlindungan yang pasti terhadap warga Negara Republik Indonesia, khususnya peristiwa yang terjadi di Israel,” pungkasnya. (Redaksi : klikduakali-TH)
