klikduakali.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menyoroti bahwa tantangan utama dunia pendidikan saat ini bukan semata pada kualitas lembaga pendidikan, melainkan pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
Ia menilai, masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu dalam mengakses sekolah-sekolah unggulan. Padahal, menurutnya, potensi dan kemampuan akademik siswa tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi.
“Banyak anak-anak dari keluarga sederhana yang memiliki kemampuan luar biasa, bahkan berprestasi. Namun, realitanya mereka sering terkendala biaya sehingga tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih berkualitas,” ungkapnya.
Encep menjelaskan, kondisi tersebut jika tidak segera diatasi akan berdampak pada terhambatnya mobilitas sosial masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko memperlebar kesenjangan apabila aksesnya tidak merata.
Dalam konteks ini, ia memandang langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka akses pendidikan ke sekolah berbasis industri sebagai momentum penting untuk memperbaiki sistem yang ada. Menurutnya, pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri juga menjadi nilai tambah dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja.
“Pendidikan hari ini tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. Integrasi dengan industri menjadi langkah yang tepat, asalkan tetap dibarengi dengan prinsip keadilan akses,” katanya.
Lebih jauh, Encep menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan tepat sasaran agar program tersebut benar-benar menyentuh siswa yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan perlunya pendampingan berkelanjutan bagi siswa penerima manfaat, agar mereka mampu beradaptasi dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.
Selain itu, ia mendorong adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, sekolah, dunia industri, serta masyarakat dalam mengawal implementasi program tersebut. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
“Semua pihak harus terlibat. Pemerintah menyiapkan kebijakan, sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, industri membuka ruang praktik dan peluang kerja, serta masyarakat ikut mengawasi agar program ini berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Encep juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program menjadi faktor krusial. Ia berharap kebijakan ini tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari sistem pendidikan jangka panjang di Jawa Barat.
Dengan pemerataan akses pendidikan berkualitas, ia optimistis akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan profesional dan daya saing tinggi.
“Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan pekerjaan yang baik, maka derajat ekonomi keluarganya juga akan ikut terangkat,” pungkasnya. (Redaksi : klikduakali-IN)
