klikduakali.id – Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kini memasuki fase krusial. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI resmi menahan empat prajurit berinisial NDP, SL, BWH, dan ES yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan ini menandai keseriusan aparat militer dalam membawa kasus tersebut ke tahap penyidikan yang lebih mendalam.
Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan bahwa langkah penahanan dilakukan untuk mempercepat proses hukum sekaligus mengamankan para tersangka selama pemeriksaan berlangsung.
“Keempat terduga pelaku sudah diamankan dan saat ini sedang dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Dalam proses penyidikan, Puspom TNI juga tengah melengkapi alat bukti, termasuk dengan mengajukan visum et repertum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pemeriksaan medis ini menjadi bagian penting untuk memastikan tingkat luka dan memperkuat konstruksi hukum dalam kasus tersebut.
Para tersangka kini ditahan di fasilitas khusus dengan pengamanan maksimum di Pomdam Jaya. Penempatan ini dilakukan untuk menjamin keamanan sekaligus menjaga integritas proses hukum yang sedang berjalan.
Meski identitas pelaku telah terungkap, penyidik masih mendalami motif di balik aksi penyiraman tersebut. Pendalaman ini mencakup kemungkinan adanya perencanaan, keterlibatan pihak lain, serta latar belakang tindakan yang dilakukan terhadap korban yang dikenal aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia.
TNI juga telah menyiapkan pasal berlapis untuk menjerat para tersangka, dengan ancaman hukuman yang bervariasi antara empat hingga tujuh tahun penjara. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut dipandang sebagai tindak pidana serius yang harus ditangani secara tegas.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut keamanan aktivis dan komitmen penegakan hukum terhadap aparat. Dengan masuknya perkara ke tahap penyidikan, publik kini menaruh harapan pada transparansi proses serta kejelasan penanganan hingga tuntas.
Lebih jauh, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Proses yang terbuka dan akuntabel diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. (Redaksi : klikduakali-IN)
