Encep Sugiana Ingatkan Kesiapan 86 Rumah Sakit demi Cegah Pasien Miskin Kehilangan Akses Pengobatan

klikduakali.id – Skema perlindungan kesehatan masyarakat yang melibatkan 86 rumah sakit di Jawa Barat perlu diimbangi kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, dan dukungan anggaran agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pengobatan tanpa terkendala biaya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, dr. Encep Sugiana, M.HKes, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dengan membuka akses layanan, tetapi juga harus memastikan rumah sakit mampu menangani pasien secara optimal dan berkelanjutan.

Menurut Encep, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut merupakan langkah penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi kendala biaya pengobatan dan belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.

Ia menilai, perluasan akses layanan harus diikuti kesiapan rumah sakit dalam menerima dan menangani pasien. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan tanpa terkendala persoalan pembiayaan semata.

“Diharapkan tidak ada kasus yang tertunda atau tidak terobati yang mengakibatkan kondisi pasien menjadi lebih berat,” ujar Encep.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan pelibatan 86 rumah sakit dalam skema perlindungan kesehatan masyarakat. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh rumah sakit milik pemerintah provinsi dan 79 rumah sakit lainnya, termasuk rumah sakit rujukan dan swasta. Salah satu rumah sakit yang masuk dalam daftar tersebut adalah RSUD Subang.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, asuransi, maupun jaminan kesehatan lainnya tetap berpeluang memperoleh pelayanan dengan pembiayaan setingkat kelas III sesuai ketentuan program yang berlaku.

Encep menegaskan, kebijakan tersebut perlu ditopang perencanaan pembiayaan yang memadai. Rumah sakit membutuhkan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, ruang perawatan, serta tenaga medis dan nonmedis untuk memastikan pelayanan berlangsung secara aman dan berkesinambungan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengoptimalkan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Barat, APBD kabupaten/kota, maupun APBN sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut penting agar rumah sakit memiliki kemampuan operasional yang cukup ketika menangani pasien, termasuk mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan secara mandiri.

“Pelayanan kesehatan membutuhkan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan pembiayaan operasional. Semua komponen ini harus diperhitungkan agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pembiayaan, Encep menyoroti pentingnya koordinasi antarrumah sakit dalam pelaksanaan sistem rujukan. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu memastikan pasien mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kondisi medis dan kapasitas layanan yang tersedia.

Apabila suatu rumah sakit tidak memiliki ruang perawatan atau kemampuan medis yang dibutuhkan, proses rujukan harus dapat dilakukan secara terkoordinasi. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi hambatan pelayanan dan memastikan pasien memperoleh penanganan lanjutan secara tepat.

Encep berharap skema perlindungan kesehatan tersebut tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan.

Ia menegaskan, keberhasilan program perlu diukur dari kesiapan layanan, kelancaran proses rujukan, serta kemampuan masyarakat memperoleh pengobatan ketika dibutuhkan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang efektif, skema ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat. (Redaksi : klikduakali-IN)