Penertiban Tahura Bukit Soeharto, Otorita IKN Soroti Perambahan dan Ancaman Karhutla

klikduakali.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait melakukan penertiban kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kamis (24/9/2026).

Penertiban menyasar bangunan serta aktivitas pembukaan lahan yang berada di kawasan hutan konservasi. Kegiatan dilakukan di sejumlah wilayah yang masuk dalam delineasi IKN, meliputi Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menertibkan pihak-pihak yang menduduki kawasan hutan dan mendirikan bangunan maupun membuka lahan untuk aktivitas perkebunan.

“Kita sekarang ingin melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, tapi menduduki lokasi ini,” ujar Edgar.

Ia menjelaskan, sejumlah bangunan ditemukan berada di kawasan hutan dan digunakan untuk aktivitas perkebunan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan mengenai kawasan hutan konservasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengatakan penertiban merupakan bagian dari langkah bersama untuk mempertahankan fungsi Tahura Bukit Soeharto.

Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya pembukaan lahan dalam skala cukup luas. Bahkan, terdapat penguasaan lahan dengan luasan antara dua hingga lima hektare oleh satu pihak.

“Kita sama-sama sudah berkeliling dan melihat pembukaan lahan secara masif. Satu orang menguasai dua sampai lima hektare,” kata Thomas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231 Tahun 2017, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas 64.814,98 hektare. Sementara itu, pemetaan Otorita IKN pada 2026 mencatat sekitar 23.556 hektare atau 36 persen kawasan telah dikuasai masyarakat dan badan hukum.

Thomas mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena masih terdapat kawasan yang belum dikuasai pihak mana pun dan berpotensi mengalami perambahan apabila tidak dilakukan pengawasan.

“Jangan sampai 60 persen sisanya, kalau tidak kita cegah, terus dimasuki perambah yang mengambil dua sampai lima hektare per orang dan menebang hutan,” ujarnya.

Selain persoalan pendudukan dan pembukaan lahan, penertiban dilakukan di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Tahura Bukit Soeharto.

Thomas menyebut tim Otorita IKN telah berada di lapangan selama 29 hari untuk menangani kebakaran. Luas area yang terdampak kebakaran disebut mencapai sekitar 420 hektare.

“Tim saya sudah 29 hari di sini. Setiap malam kami memadamkan api,” katanya.

Menurut Thomas, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kawasan konservasi dari berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan, termasuk pembukaan lahan dan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Dalam penertiban tersebut, tim gabungan juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Sejumlah warga menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan lokasi dengan catatan adanya perlakuan yang adil.

Thomas mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Otorita IKN.

Ia juga menegaskan bahwa penertiban akan diterapkan secara menyeluruh di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto dan tidak diarahkan kepada kelompok tertentu.

“Soal keadilan ini, kami akan kembali untuk melihat terutama kawasan Warung Panjang dan Warung Pendek. Seluruh kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto akan kami lihat. Kami akan mengambil tindakan yang adil dan berlaku untuk semua,” ujarnya.

Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga menjalankan kegiatan usaha di kawasan hutan tetap berjalan. Otorita IKN menyatakan proses tersebut akan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Thomas menambahkan, pendudukan kawasan hutan konservasi secara ilegal tidak dapat menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Meski demikian, aspek kemanusiaan terhadap masyarakat yang terdampak akan tetap dibahas bersama pimpinan Otorita IKN.

Penertiban Tahura Bukit Soeharto selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait. Langkah tersebut diarahkan untuk mempertahankan fungsi kawasan konservasi, mencegah meluasnya perambahan, serta mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah delineasi IKN. (Redaksi : klikduakali-IN)