klikduakali.id – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang belakangan muncul di media sosial terkait sejumlah pertanyaan sensus yang dinilai terlalu rinci dan menyentuh informasi pribadi.
Menurut BPS, seluruh proses pengumpulan data telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga informasi yang diberikan oleh masyarakat tidak akan disalahgunakan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan di luar kegiatan statistik nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan data yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun pungutan lainnya, melainkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan,” kata Amalia di Palembang, Minggu (28/6/2026).
“Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” tambahnya.
Amalia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam merancang berbagai program dan kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, petugas lapangan, serta partisipasi aktif masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan, BPS telah mengerahkan sebanyak 7.588 petugas yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota.
Hingga saat ini, progres pelaksanaan sensus di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, secara nasional capaian pendataan telah berada di kisaran 25 persen dan terus mengalami peningkatan seiring berlangsungnya proses sensus di berbagai wilayah Indonesia.
Selain mengajak masyarakat berpartisipasi aktif, BPS juga mengingatkan seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas secara profesional, santun, serta mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Sikap tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat.
BPS berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang berbasis data.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, petugas sensus, dan masyarakat agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja,” tuturnya.
Dengan dukungan seluruh pihak, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan basis data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang lebih efektif serta tepat sasaran bagi masyarakat dan dunia usaha. (Redaksi : klikduakali-IN)
