klikduakali.id – Banjir yang kembali melanda wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang hampir sepekan terakhir bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem. Ribuan rumah terendam, lahan pertanian rusak, dan aktivitas warga lumpuh. Di tengah kondisi tersebut, pembangunan embung dan normalisasi sungai kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Pantura agar bencana serupa tak terus berulang.
Berdasarkan data BPBD Subang hingga Sabtu malam, 31 Januari 2026, banjir telah merendam 7.497 rumah di 8 kecamatan. Sedikitnya 13.716 kepala keluarga atau 31.716 jiwa terdampak, dengan ratusan warga terpaksa mengungsi. Tak hanya permukiman, banjir juga melumpuhkan 2.610 hektare sawah, 334 hektare kolam, serta merendam sekolah dan sarana ibadah.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Subang, Ojang Sohahdi, menilai kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Menurutnya, wilayah Pantura Subang memiliki karakter geografis yang rawan karena menjadi titik pertemuan sejumlah aliran sungai, terutama di Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, dan Pabuaran.
“Ketika debit air naik, sungai-sungai itu meluap bersamaan. Akibatnya, air langsung masuk ke permukiman dan sawah warga. Embung bisa menjadi penyangga agar air tidak langsung meluber,” ujar Ojang.
Embung dinilai bukan hanya solusi jangka pendek untuk menahan limpasan air saat hujan deras, tetapi juga cadangan air di musim kemarau, terutama bagi petani Pantura yang selama ini bergantung pada ketersediaan air irigasi.
Sementara di wilayah Pamanukan, persoalan banjir dinilai semakin kompleks akibat pendangkalan sungai. TP2D Subang mendorong agar normalisasi sungai segera dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Bahkan, menurut Ojang, pembangunan embung di wilayah tersebut juga memungkinkan karena masih tersedianya lahan.
“Normalisasi sungai mutlak dibutuhkan. Kalau bisa ditambah embung, dampaknya akan jauh lebih terasa bagi masyarakat,” katanya.
Ojang menegaskan, dorongan tersebut lahir dari aspirasi para camat di wilayah Pantura yang selama bertahun-tahun menghadapi banjir berulang tanpa solusi permanen. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar sungai penyebab banjir berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah pusat.
Sebagai upaya nyata, TP2D Subang telah berkomunikasi dengan anggota DPR RI Elita Budiati agar persoalan banjir Pantura Subang dapat dibahas di Komisi V DPR RI. Harapannya, penanganan banjir tidak lagi bersifat darurat, melainkan beralih ke solusi struktural dengan dukungan anggaran nasional.
Bagi warga Pantura Subang, realisasi embung dan normalisasi sungai bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan penentu apakah mereka bisa menjalani musim hujan tanpa rasa waswas, dan kembali mengolah sawah tanpa takut gagal panen. (Redaksi : klikduakali-IN)
