klikduakali.id – Kesiapsiagaan menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI KH Maman Imanulhaq. Pemerintah didorong memperkuat langkah mitigasi bencana agar risiko terhadap masyarakat dapat ditekan sejak dini.
Maman menilai penanganan ancaman erupsi tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Sistem pemantauan, peringatan dini, kesiapan evakuasi hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perlu dipastikan berjalan secara terpadu.
“Erupsi gunung api harus dihadapi dengan kesiapsiagaan, ketenangan, dan informasi yang benar. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya untuk mengurangi risiko,” ujar Maman kepada TINTAHIJAU.COM, Ahad (6/9/2026)
Menurut Maman, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau harus dilakukan secara berkelanjutan. Setiap perubahan kondisi juga perlu segera disampaikan kepada masyarakat melalui informasi yang jelas, cepat, dan mudah dipahami.
Di tengah potensi bencana, informasi menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan masyarakat. Maman meminta pemerintah memastikan informasi yang beredar mengacu pada rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Masyarakat, kata dia, jangan sampai mengandalkan informasi yang belum terverifikasi, terlebih ketika kondisi gunung api mengalami perubahan dan membutuhkan respons cepat.
“Pemerintah harus hadir dengan sistem peringatan dini dan perlindungan yang kuat. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi yang simpang siur ketika menghadapi situasi bencana,” kata Politisi PKB itu
Penguatan sistem peringatan dini dinilai penting agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mengambil langkah perlindungan apabila terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan jalur komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik hingga ke tingkat masyarakat.
Maman turut meminta pemerintah memperhatikan kesiapan tempat evakuasi dan berbagai kebutuhan masyarakat apabila skenario terburuk terjadi.
Kesiapan tersebut meliputi layanan kesehatan, logistik, masker, air bersih, serta kebutuhan khusus bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada proses pemindahan masyarakat dari wilayah berisiko. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar dan pelayanan yang layak selama berada di lokasi pengungsian.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan khusus perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap perencanaan penanganan bencana.
Selain kesiapan fasilitas dan logistik, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi darurat.
Maman mendorong adanya pembagian tugas yang jelas antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, TNI/Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat.
Koordinasi yang kuat diperlukan agar setiap pihak dapat bergerak sesuai fungsi masing-masing ketika terjadi kondisi darurat. Dengan demikian, respons di lapangan dapat dilakukan secara cepat sekaligus menghindari tumpang tindih penanganan.
“Semua pihak harus memiliki pembagian peran yang jelas. Ketika terjadi kondisi darurat, tidak boleh ada keterlambatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang tersebut.
Perhatian terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau juga perlu mencakup dampak lanjutan dari sebaran abu vulkanik. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat.
Dampak abu vulkanik dapat berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor transportasi, ketersediaan air bersih, pertanian, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, Maman meminta langkah antisipasi dilakukan sebelum kondisi meningkat. Ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat harus dipastikan, terutama jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang berdampak pada kehidupan warga.
Di sisi lain, Maman mengingatkan bahwa situasi bencana juga rentan dimanfaatkan oleh informasi yang tidak benar. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kepanikan sekaligus membuat masyarakat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah dinilai perlu menyediakan satu sumber informasi resmi yang konsisten dan mudah diakses masyarakat.
Informasi yang berasal dari otoritas resmi diharapkan menjadi acuan utama masyarakat dalam menentukan langkah, terutama terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, potensi bahaya, hingga arahan evakuasi.
Penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapan fasilitas evakuasi, koordinasi lintas lembaga, serta penyampaian informasi yang akurat menjadi rangkaian penting dalam menghadapi potensi erupsi. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat dapat tetap tenang, waspada, dan terlindungi ketika menghadapi ancaman bencana. (Redaksi : klikduakali – SA)
