klikduakali.id – Pemerintah menyatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional meski dihadapkan pada berbagai tantangan global. Kinerja tersebut turut diperkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Menurut Purbaya, APBN sepanjang 2025 tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
“APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pengelolaan APBN dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal itu tercermin dari kembali diraihnya opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat.
Selain mencatatkan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 yang berada di level 5,11 persen. Angka tersebut dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.
Purbaya menilai, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap tumbuh sekaligus memberikan ruang bagi stabilitas nasional.
Pemerintah berharap hasil pengelolaan APBN 2025 dapat menjadi fondasi bagi kebijakan fiskal pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (Redaksi : klikduakali-IN)
