Klikduakali.id – Pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih yang semula dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa justru memicu polemik.
Penyertaan Latihan Dasar Militer (LDM) dalam program itu menjadi perhatian setelah adanya korban jiwa dan sorotan terhadap besarnya anggaran yang digunakan.
Lima peserta calon manajer Koperasi Desa dilaporkan meninggal dunia di sejumlah lokasi selama dua minggu pelaksanaan program latihan fisik.
Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa kelelahan berat serta penyesuaian terhadap pola hidup baru selama masa karantina diduga menjadi penyebab utama insiden tersebut.
Biaya Rp45 Juta per Orang Dikritik DPR, Dinilai Tidak Efisien
Insiden itu menuai respons dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp45 juta per peserta untuk program pelatihan selama 45 hari. Menurutnya, penggunaan dana tersebut perlu dikaji kembali guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program.
Anehnya, porsi anggaran justru jomplang demi mendanai aktivitas fisik kemiliteran dibanding pembekalan esensi koperasi itu sendiri:
- Alokasi Latihan Militer: Rp30 juta per peserta
- Alokasi Pelatihan Manajemen: Rp15 juta per peserta
Menurut DPR, program pelatihan seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kapasitas manajemen dan pengelolaan usaha. Karena itu, materi yang bersifat militer dinilai perlu dievaluasi dan dialihkan pada pembekalan yang lebih substantif serta relevan dengan peran calon pengelola koperasi.
Peserta Jalani Aktivitas Fisik Intensif Mulai Dini Hari
Selama mengikuti pelatihan, peserta menjalani sejumlah kegiatan fisik yang identik dengan pendidikan dasar kemiliteran, mulai dari baris-berbaris, penyamaran, jalan jongkok, membawa perlengkapan, hingga latihan menembak. Aktivitas tersebut dijadwalkan dimulai sejak pukul 03.00 WIB.
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PosHDem) Universitas Andalas, Feri Amsari, turut mengkritisi kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh karena kemampuan mengelola koperasi desa dinilai tidak berkaitan dengan keahlian taktis yang diajarkan dalam pelatihan militer.
Pemerintah Resmi Hentikan Materi Latihan Fisik dalam Program
Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program setelah muncul kritik dari berbagai pihak dan adanya korban jiwa. Kementerian Pertahanan memastikan bahwa materi latihan yang bersifat teknis militer, termasuk menembak dan penggunaan senjata, akan dihentikan.
Kemhan memastikan materi pelatihan akan diarahkan pada pengembangan kompetensi yang lebih relevan dengan tugas pengelolaan koperasi. Fokus utama program meliputi pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan pendalaman aspek manajerial. (Redaksi : klikduakali-TH)
