klikduakali.id – Pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014, Dino Patti Djalal, mengenai intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut menyoroti aspek efisiensi serta urgensi lawatan internasional yang dilakukan kepala negara selama masa pemerintahannya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh agenda diplomasi luar negeri Presiden Prabowo telah dirancang secara terukur dengan mempertimbangkan efektivitas anggaran serta kepentingan strategis nasional.
Penjelasan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet RI, @sekretariat.kabinet, pada Senin (1/6/2026). Dalam pernyataannya, Teddy membantah anggapan bahwa kunjungan kerja presiden ke berbagai negara sahabat telah menimbulkan pemborosan keuangan negara.
Menurut Teddy, salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo adalah pengurangan signifikan jumlah delegasi yang ikut mendampingi dalam setiap kunjungan luar negeri.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujar Teddy dalam unggahan tersebut seperti yang dikutip dari laman Kompas.tv, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya, jumlah anggota delegasi dalam satu kunjungan kerja ke luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.
Selain pengurangan jumlah rombongan, pemerintah juga mengklaim telah menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin. Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan telah diatur sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahkan, apabila terdapat pengeluaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, biaya tambahan tersebut tidak dibebankan kepada negara.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ucap Seskab Teddy.
Dalam klarifikasinya, Teddy juga menolak pandangan yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden Prabowo hanya bersifat seremonial. Menurutnya, berbagai lawatan internasional justru telah menghasilkan sejumlah capaian strategis yang berdampak langsung bagi kepentingan nasional.
Berdasarkan data yang dipaparkan Sekretariat Kabinet, berbagai hasil yang diklaim diperoleh dari aktivitas diplomasi Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir mencakup sektor ekonomi, perdagangan, pertahanan, hingga urusan keagamaan :
1. Stabilitas Domestik & BRICS: Keputusan Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS dinilai efektif memitigasi gejolak global. Dampak instannya dirasakan pada amannya stok pangan nasional, terjaminnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta terjaganya harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan.
2. Capaian Investasi Masif: Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang mengalir masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir menembus angka sekitar Rp2.430 triliun. Secara khusus, usai kunjungan luar negeri Presiden ke Jepang dan Korea Selatan, komitmen investasi sebesar Rp575 triliun berhasil diamankan.
3. Perdagangan & Tarif 0% Uni Eropa: Kesepakatan dagang strategis berupa tarif 0 persen dengan Uni Eropa berhasil dicapai pada tahun 2025 lalu di masa pemerintahan Presiden Prabowo.
4. Modernisasi Pertahanan: Di sektor pertahanan dan keamanan, kunker presiden berhasil memperkuat alutsista nasional melalui pengadaan alat pertahanan mutakhir dari berbagai negara produsen utama, seperti Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.
5. Kelancaran Urusan Keagamaan: Seskab Teddy juga menambahkan bahwa jalur diplomasi yang kuat turut berimplikasi positif pada kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada musim haji tahun 2025 dan 2026.
Melalui penjelasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh agenda diplomasi internasional Presiden Prabowo dilakukan dengan prinsip efisiensi, perencanaan yang matang, serta orientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah juga menilai berbagai kunjungan luar negeri tersebut telah menghasilkan manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi, investasi, perdagangan, pertahanan, dan pelayanan publik di tengah tantangan global yang terus berkembang. (Redaksi : klikduakali – SA)
