klikduakali.id – Dicabutnya status darurat banjir Pantura oleh Pemerintah Kabupaten Subang tidak serta-merta menghapus risiko bencana di wilayah pesisir utara tersebut. Kodim 0605/Subang menilai, langkah pencegahan permanen harus segera diwujudkan agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Komandan Kodim 0605/Subang Letkol (Czi) Asep Saepudin menegaskan, penanganan banjir tidak boleh hanya fokus pada evakuasi dan bantuan logistik saat air meluap. Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang terencana dan berkelanjutan.
“Penanganan harus menyentuh akar persoalan, terutama pengelolaan sungai yang menjadi penyebab utama banjir di Pantura,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Kodim 0605/Subang mendorong adanya intervensi menyeluruh dari hulu hingga hilir sungai. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menjadi prioritas, mengingat kewenangan teknis berada di lembaga tersebut.
Menurut Dandim, tanpa langkah konkret seperti normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pembangunan sodetan, banjir berpotensi terus menjadi siklus tahunan. Ia menilai, perencanaan teknis harus segera ditindaklanjuti agar tidak berlarut-larut.
“Koordinasi sudah dilakukan. Tinggal bagaimana realisasi teknisnya bisa dipercepat,” katanya.
Mitigasi Berbasis Kesiapsiagaan Warga
Selain pembangunan infrastruktur, Kodim juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi kebencanaan dan penyesuaian pola pembangunan rumah di wilayah rawan dinilai sebagai bagian dari solusi.
Relokasi menjadi opsi yang ideal dari sisi keamanan. Namun, jika sulit diterapkan, warga dapat mempertimbangkan model rumah yang lebih adaptif terhadap banjir, seperti rumah panggung atau konstruksi yang meninggikan lantai utama.
Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi kerugian material saat banjir terjadi, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Kodim 0605/Subang memastikan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap pemulihan dan rekonstruksi.
Menurut Letkol Asep, TNI AD memiliki tanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, termasuk dari ancaman bencana alam.
“Kehadiran kami bukan hanya saat banjir datang, tetapi juga dalam proses pemulihan dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Banjir Pantura Subang selama ini bukan hanya persoalan genangan air, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi dan rasa aman masyarakat. Karena itu, solusi jangka panjang dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Harapan kini tertuju pada sinergi pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan seluruh pemangku kepentingan agar banjir tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi warga Pantura Subang setiap musim hujan tiba. (Redaksi : klikduakali-IN)
